Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Pemda Sumbawa kembali berkoordinasi ke pusat, terkait rencana pembangunan SPAM Ai Ngelar. Hal ini dilakukan, pasca perubahan struktur kementerian di tingkat pusat.
Asisten II Sekda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya yang diwawancarai, Jumat (7/3/2025) mengatakan, beberapa proyek yang sebelumnya berada di bawah Kementerian PUPR kini dialihkan ke Kementerian PKP. Salah satunya adalah program pembangunan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi, yang kini menjadi tanggung jawab Kementerian PKP. Termasuk pembangunan SPAM Ai Ngelar yang sebelumnya berada di bawah Kementerian PUPR, kini berada di bawah Kementerian PKP.
“Proses peralihan ini memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan Badan Pengelola Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan (BPPB). Saat ini, kita masih menunggu kepastian dari kementerian terkait mengenai alokasi anggaran untuk proyek-proyek di daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pemotongan anggaran juga menjadi tantangan tersendiri. Sebelumnya, dana dialokasikan langsung ke Kementerian PUPR. Namun, dengan pemekaran kementerian ini, anggaran Kementerian PUPR berkurang hingga 80 persen. Kini sebagian besar dialokasikan ke Kementerian PKP.
Meski demikian, ia memastikan bahwa proyek pembangunan SPAM Ai Ngelar di Sumbawa tetap berlanjut. Pemerintah daerah telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 25 miliar untuk menyelesaikan proyek tersebut. Termasuk penggantian jaringan pipa distribusi utama.
“Tinggal menunggu dana turun dari pemerintah pusat. Jika anggaran Rp 25 miliar ini disetujui, maka proyek ini bisa tuntas,” tambahnya.
Ia juga menyoroti perubahan mekanisme penganggaran akibat pemekaran kementerian. Sebelumnya, semua proyek terkait perumahan dan infrastruktur berada di bawah satu kementerian. Sekarang, Pemda Sumbawa harus berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian PKP dan Kementerian Keuangan untuk memastikan pendanaan proyek berjalan lancar.
Lebih lanjut Suharmaji mengatakan, pemerintah daerah saat ini masih menunggu hasil rapat koordinasi nasional pada 10 Maret. Dimana setiap kementerian dan lembaga di tingkat pusat akan melaporkan hasil refocusing anggaran.
“Setelah tanggal 10 Maret, baru kita bisa mendapatkan kepastian mengenai alokasi dana untuk proyek-proyek yang telah diusulkan,” pungkasnya. (DS/02)
