Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mengupayakan penertiban aset berupa bidang tanah yang masih dikuasai oleh masyarakat tuntas tahun ini. Berbagai upaya yang dilakukan yakni meminta pendampingan dari Kejaksaan Negeri Sumbawa bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Kepala Bidang Aset BKAD Kabupaten Sumbawa, Kaharuddin kepada wartawan, Jumat (24/1/2025) menyebutkan, salah satu bidang aset yang saat ini masih dikuasi oleh masyarakat yakni di Desa Kelungkung, Kecamatan Batulanteh. Tanah tersebut merupakan bekas program perkebunan percontohan dari pemerintah pusat.
“Luasnya ada yang 50 are dan 5 hektar di Desa Kelungkung. Itu merupakan program pemerintah pusat untuk kebun percontohan, sehingga pemda menyediakan tanah. Tapi program tersebut gagal, sehingga masyarakat masuk lagi. Kondisi saat ini dikuasi masyarakat dengan menanam jagung,” jelasnya.
Dikatakan, pihaknya telah beberapa kali bertemu dengan kepala desa dan masyarakat yang saat ini menggarap lahan tersebut. Beberapa solusi pun telah ditawarkan berupa penyewaan lahan. Agar masyarakat memiliki legalitas dalam menggarap lahan tersebut.
“Upaya sejauh ini kami sudah beberapa kali bertemu masyarakat menyampaikan bahwa tanah itu milik pemda, dan mereka bersikeras tetap berada di lokasi,” imbuhnya.
Menurut Kaharuddin, tahun 2025 ini perlu dipikirkan langkah strategis, yang menjadi solusi terbaik. Beberapa solusi sudah ditawarkan dengan metode sewa. Artinya bukan berarti pemda mencari keuntungan. Tetapi ada legalitas formal masyarakat menggarap lahan tersebut.
Untuk itu, pihaknya menargetkan penertiban aset tersebut tuntas di tahun 2025 ini. Hal ini menjadi target 2025. Bahkan KPK memberikan atensi. Di tahun 2025 ini menjadi target dari BKAD Kabupaten Sumbawa untuk melakukan penertiban bersama kejaksaan dan BPN,” pungkasnya. (DS/02)
