Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa menargetkan pelaksanaan proyek pembangunan tahun 2025 dapat dimulai pada pertengahan Maret, atau awal April mendatang. Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bappeda Sumbawa tengah melakukan kajian intensif terkait refocusing anggaran daerah. Hal ini dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat serta penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan visi-misi pemerintahan Jarot–Ansori.
“Aspek refocusing anggaran ini harus mengacu pada ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Oleh karena itu, TAPD tengah mengkaji berbagai program perencanaan pada 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemda Sumbawa, dengan menyesuaikan skala prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang tersedia,” ujar Asisten II Sekda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, S.T., M.T, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (26/2/2025).
Ia mengakui, refocusing anggaran ini berdampak pada penundaan sejumlah program di beberapa OPD, termasuk proyek penanganan ruas jalan. Namun, dengan terbitnya Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Sumber Daya Air, pemerintah daerah berharap alokasi anggaran untuk sektor ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan dapat tersedia. Untuk mendukung program Asta Cita pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran.
“Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu wilayah terluas di NTB, dengan banyak potensi ekonomi yang tersebar di desa-desa. Akses jalan dan irigasi sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga diperlukan alokasi anggaran yang memadai,” jelasnya.
Suharmaji menambahkan, Pemda Sumbawa akan mengoptimalkan anggaran yang tersedia sesuai skala prioritas. Saat ini, TAPD masih melakukan evaluasi untuk menentukan program yang dapat segera dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Jika tidak ada kendala, pengadaan barang dan jasa, baik melalui lelang maupun e-catalog (e-purchasing), akan mulai berjalan pada pertengahan Maret hingga awal April.
“Kami berharap ada tambahan alokasi anggaran dari pemerintah pusat melalui Inpres. Agar program pembangunan di daerah ini dapat berjalan optimal,” pungkasnya. (DS/02)
