Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Junaidi, menyampaikan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbawa, Rabu (8/4/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sumbawa, H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov, didampingi pimpinan dewan lainnya, serta dihadiri Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohammad Ansori, bersama jajaran pemerintah daerah.
Dalam penyampaiannya, H. Junaidi membacakan secara rinci 19 poin rekomendasi strategis yang menjadi catatan penting DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.
DPRD menekankan pentingnya penguatan peran Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) sebagai motor perencanaan pembangunan. Seluruh program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta selaras dengan visi dan misi kepala daerah dalam RPJMD, serta berbasis data dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, DPRD meminta agar proses perencanaan pembangunan dilakukan lebih matang, komprehensif, dan partisipatif. Penentuan skala prioritas juga diharapkan tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat.
Di sektor infrastruktur, DPRD menyoroti perlunya peningkatan kualitas pembangunan jalan dengan mengubah pola dari pemeliharaan rutin menjadi rekonstruksi menyeluruh. Target jalan mantap minimal 80 persen diminta dicapai secara bertahap dan terukur.
DPRD juga merekomendasikan evaluasi sistem swakelola serta peningkatan standar kualitas pekerjaan. Alokasi anggaran pemeliharaan jalan diminta ditingkatkan secara proporsional sesuai kondisi di lapangan. Sejumlah ruas jalan strategis turut menjadi prioritas perbaikan, terutama yang mengalami kerusakan berat di beberapa kecamatan.
Pada bidang penataan wilayah, DPRD mendorong penataan kawasan bantaran sungai, khususnya di Kelurahan Brang Biji dan Samapuin, melalui pembangunan talud, pengaman tebing, ruang terbuka hijau, serta penataan permukiman terpadu.
Di sektor air bersih, DPRD meminta penguatan program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), termasuk peningkatan kualitas jaringan perpipaan dan manajemen distribusi.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, DPRD mendorong peningkatan layanan rumah sakit daerah dari sisi sarana, tenaga medis, hingga digitalisasi pelayanan. Percepatan pembangunan RSUD baru di Sering juga menjadi perhatian, dengan mendorong koordinasi intensif bersama pemerintah pusat dan Kementerian Kesehatan.
DPRD juga menekankan pentingnya pembenahan manajemen sumber daya manusia di fasilitas layanan kesehatan, termasuk peningkatan disiplin dan evaluasi kinerja secara tegas.
Di bidang ketenagakerjaan, DPRD mendorong penguatan pelatihan berbasis kebutuhan industri, khususnya untuk operator alat berat. Modernisasi Balai Latihan Kerja (BLK) serta peningkatan statusnya menjadi BLK Mandiri atau Kelas A juga menjadi rekomendasi.
Pada sektor lingkungan, DPRD meminta penguatan Program Sumbawa Hijau Lestari agar lebih berkelanjutan dan tepat sasaran. Selain itu, pelaksanaan program strategis nasional di daerah diharapkan mampu memberikan dampak ganda bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam aspek kebencanaan, DPRD menyoroti pentingnya pemenuhan alat pelindung diri bagi personel pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
Sedangkan dalam tata kelola keuangan daerah, DPRD menekankan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan guna menjaga kualitas laporan keuangan daerah.
Menutup penyampaiannya, H. Junaidi menegaskan seluruh rekomendasi yang disampaikan merupakan satu kesatuan dari catatan dan masukan Panitia Khusus DPRD, yang diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa. (DS/02)
