Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Mantan Direktur RSUD Sumbawa berinisial DHB, sempat diminta untuk melakukan pengembalian kerugian negara. Namun, hingga saat ini, pengembalian itu tidak dilakukan.
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sumbawa, I Made Patriya, AP mengatakan, PPK yakni Direktur RSUD Sumbawa saat itu, sudah diminta untuk mengembalikan semua kerugian daerah ke kas BLUD sesuai LHP Inspektorat. Hal ini merupakan arahan BPK atas temuan itu.
Diungkapkan, adapun kerugian itu diakibatkan sejumlah temuan. Seperti kemahalan harga, kekurangan volume, kelebihan pembayaran fisik, mark-up biaya penerangan, SPJ ganda lampu, SPJ ganda pemeliharaan, biaya makan minum dan biaya sewa rumah.
Adapun total kerugian negara menurut perhitungan Inspektorat sebesar Rp 1,9 miliar lebih. Sementara kerugian hasil perhitungan BPK sebesar Rp 1,6 miliar lebih. Dalam hal ini ada selisih Rp 257 juta lebih. “Meski demikian kami tetap mengacu pada kerugian Rp 1,9 miliar lebih. Ketika yang 257 juta ini bisa dibuktikan, barulah kerugiannya terkoreksi menjadi Rp 1,6 miliar,” ujar Made.
Dalam hal ini, lanjut Made, sudah diberikan jeda waktu selama 60 hari untuk melakukan pengembalian. Inspektorat sendiri memiliki tupoksi untuk menindaklanjuti temuan itu. Pihaknya sudah melakukan pemanggilan terhadap DHB selalu PPK. Dalam panggilan pertama, DHB mempertanyakan terkait temuan itu. Pada pemanggilan kedua, DHB tidak hadir dengan alasan yang sama. Hingga saat ini, DHB tidak melakukan penggantian kerugian itu.
Karena saat ini DHB sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, tentunya proses hukum atas kasus tersebut akan dihormati. Pihaknya siap membantu aparat penegak hukum (APH) terkait data-data yang dibutuhkan dalam kasus tersebut.
Diketahui, DHB resmi ditahan Jaksa, Kamis (20/7) sore lalu. Dia ditahan karena statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan proyek fiktif di RSUD Sumbawa tahun 2022 lalu. (DS/02)
