Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA— Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat upaya pengendalian inflasi dan stabilisasi harga kebutuhan pokok melalui peluncuran Toko Inflasi “Basamula” (Bale Sembako Murah Pengendali Inflasi) di Pasar Seketeng, Sumbawa, Sabtu (22/8/2026).
Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Damayanti Putri, S.E., M.I.P. meluncurkan program tersebut didampingi Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. Kehadiran Toko Basamula menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memantau perkembangan harga sekaligus menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat.
Peluncuran itu turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, kepala perangkat daerah Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa, jajaran Perum Bulog, Pertamina, Badan Pusat Statistik (BPS), pelaku distribusi dan perdagangan, serta seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Keterlibatan berbagai unsur tersebut memperkuat koordinasi pemerintah dengan pelaku usaha dan lembaga terkait dalam menjaga pasokan, mengendalikan harga, serta mempertahankan daya beli masyarakat.
Bupati Sumbawa, H. Syarafuddin Jarot mengapresiasi kehadiran Wakil Gubernur NTB bersama jajaran TPID. Ia menilai pemantauan harga secara langsung penting untuk memastikan pemerintah memiliki gambaran aktual mengenai kondisi perdagangan dan kebutuhan masyarakat.
Menurut Bupati, pemerintah tidak mendirikan Toko Basamula untuk bersaing dengan pedagang yang telah menjalankan usaha di Pasar Seketeng. Pemerintah justru menempatkan toko tersebut sebagai instrumen intervensi ketika harga kebutuhan pokok mulai mengalami tekanan.
“Toko ini akan menjadi tempat kita melakukan operasi. Bukan untuk menjadi saingan toko-toko yang lain, tetapi menjaga agar harga tetap menjadi standar dan kita bisa mengontrol kondisi harga sehingga tidak ada kenaikan yang terlalu tinggi,” kata Bupati.
Selain mengendalikan harga, Pemkab Sumbawa terus membenahi kawasan Pasar Seketeng. Pemerintah telah melakukan renovasi pada sejumlah bagian pasar dan menyiapkan rencana pengembangan kawasan perdagangan yang lebih representatif.
Bupati mengatakan pemerintah juga menyiapkan pengembangan kawasan perdagangan baru di sekitar Terminal Sumer Payung. Pemkab Sumbawa, kata dia, telah menyiapkan lahan sekitar 10 hektare untuk rencana pembangunan pasar yang lebih representatif.
“Di sebelah Terminal Sumer Payung ada sekitar 10 hektare yang kita rencanakan untuk pasar yang lebih representatif. Sementara di sini kita arahkan menjadi kawasan yang lebih baik, termasuk rencana pengembangan Mall Sumbawa,” ujarnya.
Di tengah berbagai agenda pembangunan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi NTB terhadap Kabupaten Sumbawa. Ia menyebut pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah pekerjaan pembangunan yang harus diselesaikan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri menilai Pasar Seketeng sebagai salah satu pasar yang menjadi kebanggaan NTB. Ia melihat pengelola pasar masih mampu menjaga kondisi dan penataan kawasan perdagangan tersebut.
Indah menjelaskan, kehadiran TPID di Sumbawa bukan semata-mata karena terdapat komoditas tertentu yang sedang memberikan tekanan langsung terhadap inflasi. Tim turun ke lapangan untuk memastikan pemerintah dan pelaku distribusi memiliki kesiapan menghadapi perubahan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan rilis inflasi Juli, Sumbawa tidak memiliki komoditas yang secara langsung menjadi penyumbang utama inflasi. Meski demikian, pemerintah tetap perlu memantau pergerakan harga dan pasokan, terutama menjelang hari-hari besar ketika permintaan masyarakat biasanya meningkat.
“Tim hadir untuk memantau secara langsung kesiapan para distributor dalam melayani kebutuhan masyarakat. Ini penting untuk mengantisipasi apabila terjadi kelangkaan barang,” ujar Indah.
Indah menegaskan, pengendalian inflasi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, lembaga keuangan, distributor, pedagang, hingga instansi teknis perlu menjaga komunikasi dan koordinasi agar perubahan harga di satu wilayah tidak memicu tekanan di wilayah lain.
Program Basamula sendiri merupakan hasil kolaborasi Bank Indonesia Perwakilan NTB dengan pemerintah. Pemerintah menempatkan toko tersebut sebagai salah satu instrumen untuk membaca perkembangan harga kebutuhan pokok sekaligus mengukur efektivitas langkah pengendalian inflasi di Kabupaten Sumbawa.
Setelah peluncuran, Wakil Gubernur NTB bersama Bupati Sumbawa dan jajaran terkait melakukan pemotongan pita sebagai tanda resmi beroperasinya Toko Inflasi Basamula. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat.
Panitia memberikan bantuan sosial kepada 30 penerima. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyerahkan bantuan secara simbolis kepada lima orang penerima.
Program Basamula juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan kebutuhan pokok di tengah dinamika harga dan distribusi. Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus melibatkan Pemerintah Provinsi NTB, Bank Indonesia, Bulog, pelaku distribusi, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pemantauan pasokan dan harga kebutuhan masyarakat. (DS/02)
