Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, secara resmi membuka kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 di Aula H Madilaoe ADT, Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (18/3/2025). Dalam kegiatan ini, wabup menyampaikan sejumlah arahan strategis.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Sumbawa.
Dalam sambutannya, wabup menekankan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, Renstra perangkat daerah harus selaras dengan RPJMD Kabupaten Sumbawa 2025-2029, serta RPJPD 2025-2045.
“Penyusunan Renstra harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, berbasis data dan memperhatikan visi pembangunan daerah. Yakni mewujudkan Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju dan sejahtera,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, wabup menyampaikan lima arahan strategis yang harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah. Yakni keselarasan dengan dokumen perencanaan. Dimana Renstra yang disusun harus sesuai dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Guna menciptakan konsistensi dan sinergi dalam pembangunan daerah.
Kemudian, setiap perangkat daerah harus menyusun Renstra berdasarkan data dan evaluasi kinerja periode sebelumnya. Tentunya dengan mempertimbangkan capaian, kendala, serta peluang perbaikan. Indikator kinerja yang ditetapkan harus valid dan faktual.
Selanjutnya, fokus pada program prioritas. Yakni program dan kegiatan yang dirancang harus mengarah pada pencapaian target pembangunan daerah. Sehingga anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal dan efektif.
Penguatan konektivitas antar perangkat daerah harus dilakukan. Karena, tidak ada satu perangkat daerah yang bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, integrasi program lintas sektor harus diperkuat. Agar menghasilkan dampak yang lebih besar, serta menghindari tumpang tindih kebijakan.
Reformasi birokrasi juga harus terus diperkuat, dengan mendorong pemerintahan berbasis digital. Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Selain itu, sistem pengelolaan keuangan daerah harus transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Sumbawa, Wahyu Indra Jaya, menyoroti tantangan kondisi ekonomi saat ini. Hal ini membuat pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, kebijakan ini berdampak pada anggaran daerah, sehingga perencanaan pembangunan harus lebih efektif dan realistis.
“Kegiatan pendampingan ini sangat penting agar perangkat daerah dapat menyusun perencanaan yang lebih terarah dan sesuai dengan prioritas pembangunan,” katanya.
Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pemaparan materi oleh Dr. Ir. H. Amri Rahman, M.Si, akademisi dari Universitas Mataram. Dalam paparannya, ia menjelaskan intisari RPJMD dan Renstra dalam konteks pembangunan daerah, serta pentingnya pendekatan berbasis data dalam perencanaan kebijakan.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perangkat daerah. Dalam menyusun Renstra yang lebih terarah, efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa. (DS/02)
