Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan bahwa anggaran untuk program pengentasan kemiskinan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak akan terdampak efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah. Mengingat, pengentasan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas daerah.
Hal ini disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara, kepada wartawan, Selasa (4/3/2025).
Adi menjelaskan, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, target penurunan angka kemiskinan ditetapkan sebesar 1 persen. Berdasarkan data terakhir tahun 2024, angka kemiskinan di Sumbawa tercatat sebesar 12,81 persen. Angka ini turun dari tahun sebelumnya, yakni 13,91 persen.
“Data per Maret 2024 menunjukkan penurunan angka kemiskinan sebesar 1,04 persen dibandingkan Maret 2023. Tahun ini kami juga menargetkan penurunan sebesar 1 persen,” jelasnya.
Menurut Adi, berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan, terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong kemiskinan di Sumbawa dan memerlukan intervensi lebih lanjut. Beberapa kecamatan dengan tingkat kemiskinan tinggi antara lain Utan, Alas, Plampang, dan Empang, serta kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar.
“Dengan tidak adanya efisiensi anggaran pada program pengentasan kemiskinan, kami optimistis target yang telah ditetapkan dapat terealisasi,” tegasnya.
Adi mengungkapkan, pemerintah menargetkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), angka kemiskinan dapat turun hingga minimal 5 persen. Jika target tersebut tercapai, maka angka kemiskinan di Sumbawa bisa berada di bawah dua digit, menjadi sekitar 8 persen.
“Jika tidak ada perubahan dan anggarannya tetap sama, kami optimistis target penurunan ke angka satu digit bisa terealisasi sesuai RPJMD,” tambahnya.
Adi juga menjelaskan bahwa naik turunnya angka kemiskinan di Sumbawa bukan disebabkan oleh kemiskinan berlarut atau akut. Melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk inflasi dan bencana alam.
“Misalnya, inflasi menyebabkan harga kebutuhan pokok seperti beras melonjak, sehingga banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka,” katanya.
Ia menegaskan bahwa banyak masyarakat sebenarnya tidak tergolong miskin, namun lonjakan harga barang membuat mereka masuk dalam kategori miskin. Selain itu, garis kemiskinan di Sumbawa juga meningkat, dari Rp 404 ribu menjadi Rp 441 ribu pada tahun 2023, yang turut memengaruhi data angka kemiskinan.
“Kenaikan garis kemiskinan ini menjadi faktor lain mengapa angka kemiskinan di Sumbawa masih cukup tinggi dan belum mencapai satu digit,” pungkasnya. (DS/02)
