Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA– Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Komitmen tersebut disampaikan saat membuka Workshop Pengendalian Korupsi sebagai Bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Aula H. Madilaoe ADT, Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (8/7/2026).
Workshop yang diikuti para kepala perangkat daerah, jajaran Sekretariat Daerah, serta menghadirkan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat sistem pengendalian internal. Guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam sambutannya, Wabup Sumbawa, Mohammad Ansori, menyampaikan apresiasi kepada BPKP Provinsi NTB atas pendampingan yang selama ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam memperkuat penerapan SPIP Terintegrasi. Menurutnya, penguatan sistem pengendalian merupakan langkah strategis untuk membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas.
“Workshop ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujarnya.
Wabup menegaskan seluruh kepala perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama dalam mencegah praktik korupsi. Setiap program dan penggunaan anggaran daerah, katanya, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga meyakini seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa memiliki niat baik dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, penguatan sistem pengendalian diharapkan mampu meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurut Wabup, komitmen pemerintah daerah tidak berhenti pada upaya mengendalikan risiko korupsi, tetapi juga diarahkan untuk membangun birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik koruptif. Tata kelola pemerintahan yang baik, lanjutnya, merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus mempercepat pencapaian visi pembangunan Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sumbawa, H. Yudi Patria Negara, S.T., M.M, dalam laporannya menjelaskan workshop yang berlangsung selama dua hari tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam membangun sistem pengendalian internal yang efektif. Melalui kegiatan ini diharapkan setiap organisasi perangkat daerah mampu mengidentifikasi, mengendalikan, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan daerah.
Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Priyo Kartono, menambahkan bahwa penerapan prinsip good governance merupakan kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dengan tata kelola yang baik, setiap kebijakan pemerintah akan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan publik.
Menutup sambutannya, Wakil Bupati Sumbawa mengajak seluruh peserta menjadikan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama workshop sebagai pedoman dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ia berharap semangat menjaga integritas terus tertanam dalam setiap aparatur sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah terus meningkat. (DS/02)
