Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Keberadaan PT Sumbawa Juta Raya (SJR) dikeluhkan oleh warga di sekitar wilayah eksplorasi perusahaan tambang emas tersebut. Pasalnya, pihak perusahaan diduga merekrut tenaga kerja (naker) dari luar Sumbawa. Akhirnya, persoalan ini diadukan ke Ketua DPRD Sumbawa.
Sekretaris Desa Lawin, Kecamatan Ropang, Syamsul Hidayat mengatakan, pihaknya mendapat keluhan dari warga di sekitar Kecamatan Ropang, terkait proses perekrutan tenaga kerja. Bahkan, warga setempat menyatakan bahwa pihak perusahaan merekrut tenaga kerja dari luar Sumbawa. “Masyarakat merasa dirugikan. Karena tanpa sosialisasi, perusahaan memasukan tenaga dari luar. Sementara, itu adalah tenaga non skill,” ujar Syamsul.
Terkait persoalan ini, pihaknya sudah mengingatkan pihak perusahaan. Pihak perusahaan jangan membebankan pemerintah kecamatan dan desa untuk menyampaikan informasi mengenai perekrutan tenaga kerja dan fase pekerjaan. Pihak perusahaan harus turun langsung ke masyarakat guna menyampaikan informasi tersebut. Agar tidak ada indikasi kecurigaan masyarakat kepada pemerintah desa.
Syamsul berharap agar Ketua DPRD Sumbawa bisa memfasilitasi masyarakat untuk bertemu dengan perusahaan terkait persoalan ini. Karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab masyarakat sudah mulai bosan dengan janji yang diberikan perusahaan itu.
Terkait hal itu, Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq berharap agar instansi terkait bisa turun untuk menelisik persoalan ini. Karena hal ini tidak dibenarkan. Sebab, dulu PT SJR telah sepakat untuk memberikan porsi 70 persen bagi warga lokal untuk menjadi tenaga kerja non skill.
“Saya rasa keputusan itu belum kita cabut. Masih menjadi rekomendasi dari DPRD Sumbawa. Kalau memang benar, ternyata ada tenaga kerja non skill yang didatangkan dari luar, yang notabene pekerjaan tersebut bisa dikerjakan orang-orang kita, ya gak boleh lah. Berarti sama saja mau menghilangkan tenaga kerja lokal kita donk,” tegas Rafiq.
Kecuali, jika tenaga kerja yang dibutuhkan adalah untuk pekerjaan dengan skill tertentu, mungkin bisa dipahami. Apabila tenaga non skill yang diberdayakan ternyata dari luar Sumbawa, ini sama dengan pelecehan terhadap masyarakat.
Karena itu, pihaknya mendukung langkah instansi terkait untuk menelisik lebih jauh terkait indikasi ini. Bahkan, pihaknya berencana untuk memanggil semua pihak terkait. Dia akan mendisposisikan komisi terkait untuk segera melakukan pemanggilan para pihak bersangkutan.
“Ini yang perlu kita telusuri. Apakah tenaga kerja yang didatangkan itu sudah menempuh jalur yang sesuai regulasi atau seperti apa. Jangan sampai ini akan menimbulkan kecemburuan masyarakat lokal. Karena bisa menyebabkan daerah menjadi tidak kondusif,” imbuhnya.
Terpisah, Humas PT SJR, Lukman Mubarak yang dikonfirmasi mengatakan, bahwa adanya perekrutan tenaga kerja non skill dari luar Sumbawa tidak benar. Bahkan, pihaknya baru membuka perekrutan tenaga kerja. “Baru dua hari yang lalu kami memasang pamflet di kantor desa di Kecamatan Ropang dan Lantung dan kecamatan-kecamatan lainnya. Untuk secara umum kami sudah sampaikan ke Disnaker mas,” akunya.
Diungkapkan, tenaga kerja yang ada sekarang adalah tenaga kerja lokal yang telah bekerja sejak awal merintis. (DS/02)
