Dinamikasumbawa.com
Kemiskinan ekstrem harus tuntas di tahun 2024. Hal itu merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Karena itu dibutuhkan upaya sinergi dan kerjasama semua pihak untuk mewujudkannya. Hal itu disampaikan bupati, yang diwakili Asisten II Sekda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, pada kegiatan Rakor Penuntasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Sumbawa, di Aula Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (10/8).
Dalam kegiatan itu, seluruh camat dan kepala desa diingatkan bahwa saat ini angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa sebesar 13,5 persen atau 64.730 jiwa. Sementara angka kemiskinan ekstrem sebesar 3,2 persen atau sekitar 15 ribu jiwa, yang tersebar di seluruh Kabupaten Sumbawa.
Dijelaskan, Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, telah menugaskan kepada semua daerah untuk menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan. Dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/ kelurahan, serta menyusun program dan kegiatan dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Saat ini lanjutnya, sudah banyak program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.
Setidaknya pada tahun 2023 ini tersebar di 15 OPD, dengan 23 program, 54 kegiatan dan 134 sub kegiatan. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa, Ormas, NGO dan swasta.
“Semua upaya yang kita lakukan tidak akan bisa berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan, bila setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Kitu dia menegaskan kepada semua pihak bahwa proses verifikasi dan validasi data sasaran keluarga miskin khsususnya miskin ekstrem sangat penting untuk segera diselesaikan. Mengingat waktu penyelesaian target penuntasan kemiskinan ekstrem tinggal setahun lagi.
“Kita harus kerjasama dan kerja keras. Bila proses verifikasi dan validasi data sudah kita tuntaskan maka kita bisa menentukan strategi percepatan pensasaran program serta kegiatan dengan lebih presisi,” jelasnya.
Dengan data yang sudah valid itu lanjutnya, maka harus menjadi acuan semua pihak untuk menentukan sasaran program dan kegiatan, sehingga efektifitas pelaksanaan program bisa terjamin dan tepat sasaran.
Disamping itu, data yang valid dapat membantu para pemangku kepantingan di semua tingkatan untuk menentukan langkah-langkah strategis yang tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Serta dapat menguarangi resiko dan mencegah terjadinya kesalahan dalam penyaluran bantuan.
Dalam kesempatan itu sejumlah kepala desa memberikan masukan terkait dengan penuntakan Kemiskinan Ektrims tersebut, diantaranya agar data yang dikirim ke desa dari pusat agar terus perbaharui, mengingat data yang diturunkan ke desa masih data lama atau belum terupdate.
Selain itu ada juga yang mengusulkan agar program-program yang turun ke desa dalam rangka menuntaskan kemiskinan tersebut difokuskan kepada satu program hingga tuntas. Seperti program bedah rumah, atau program lainnya, karena terlalu banyak program yang diturunkan sehingga tidak fokus. (DS/02)
