Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Setiap tahun, Pemda Sumbawa melalui OPD terkait memprogramkan upaya pengentasan kemiskinan. Namun, programnya belum berjalan, lantaran belum dikirimnya data sasaran program dari pusat.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara, yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (17/1/2025) mengatakan, Sudah ada program pengentasan kemiskinan yang nomenklaturnya selaras dengan SIPD. Dimana setiap tahun program ini dianggarkan melalui OPD terkait.
Menurut Adi, program ini bakal lebih tepat sasaran, ketika data Pensasaran Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem (PPPKE) diterima. Dimana data PPPKE disampaikan oleh Menteri PMK dan langsung diverifikasi dan validasi hingga desa. Karena desa paling tahu kondisi warganya, mulai dari yang miskin hingga yang paling miskin.
“Pemerintah pusat menargetkan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumbawa nol persen pada 2024. Namun, Kabupaten Sumbawa hanya mampu mendekati nol persen, yakni 1,39 persen dari 3 persen,” ujar Adi.
Kondisi hari ini, ungkapnya, Pemda Sumbawa berharap pemerintah pusat melalui BPS, mendistribusikan data Registrasi Sosial Ekonomi. Namun, hingga hari ini data tersebut belum diterima.
Pihaknya juga mendapat informasi terbaru bahwa Kabupaten Sumbawa sudah mendapatkan semua informasi terkait. Namun, Menko PMK menyampaikan bahwa Presiden meminta data tunggal yang menghimpun semua data terkait kemiskinan. Namun, data tersebut belum disampaikan ke daerah.
Karena itu, terang Adi, data pensasaran kemiskinan sangat penting. Meskipun program pengentasan kemiskinan yang dimiliki daerah sangat bagus, tapi tanpa sasaran yang jelas, tentu tidak akan bisa berjalan.
“Misalnya, ada bantuan bagi masyarakat melalui dinas terkait yang dilaksanakan pada Maret. Namun pendataannya dilakukan pada Februari. Hal ini sangat mendistorsi dari segi data penduduk miskin. Seharusnya bantuan dilakukan bersama BPS. Kemudian dilakukan intervensi program dan dilakukan verifikasi serta validasi. Barulah programnya dilaksanakan,” imbuhnya.
Lebih lanjut Adi mengatakan, Pemda Sumbawa sendiri tidak bisa serta-merta melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Sebab, akan melampaui kewenangan.
Proses pendataan kemiskinan juga dirasakan sedikit aneh. Dimana BPS melakukan pendataan di darah, namun hasilnya dikirim ke pusat. Sementara data tersebut tidak diberikan oleh BPS kepada daerah. Inilah yang membuat program pengentasan kemiskinan di daerah belum berjalan.
Meski demikian, pihaknya tetap menggunakan data yang dimiliki. Dimana data itu akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan program.
Lebih lanjut Adi mengatakan, adapun target penurunan kemiskinan di tahun ini sebanyak satu persen. Dimana pada Maret 2024 lalu, data kemiskinan di Kabupaten Sumbawa sebanyak 12 persen.
Target penurunan tahun ini, kata Adi, dinilai realistis. Mengingat, Provinsi NTB yang menargetkan penurunan kemiskinan sebanyak dua persen setahun saja, susah tercapai. Hal ini dikarenakan sejumlah faktor. Seperti inflasi dan sejumlah faktor lainnya. (DS/02)
