Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Setelah mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, memimpin apel pagi perdana di Halaman Kantor Bupati Sumbawa, Senin (3/3/2025). Dalam apel tersebut, bupati menegaskan akan melakukan “reset” di lingkup Pemkab Sumbawa.
Apel tersebut dihadiri Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, Sekretaris Daerah Sumbawa, Dr. Budi Prasetyo, serta jajaran pejabat daerah dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP mengungkapkan rasa haru dan bangga dapat memimpin apel pada hari pertama dirinya berkantor.
“Saya berdiri di sini dengan penuh semangat. Ini adalah awal perjalanan kita bersama untuk membangun Sumbawa yang lebih baik,” ujarnya.
Bupati menekankan bahwa dirinya adalah pemimpin pertama di Sumbawa yang berasal dari latar belakang entrepreneur. Dengan pengalaman 30 tahun di perusahaan nasional dan multinasional, ia mengaku dunia birokrasi adalah hal baru baginya. Namun, ia berkomitmen untuk belajar cepat, beradaptasi dan membawa perubahan.
Ia juga mengungkapkan inspirasi yang didapat dari retreat di Akmil Magelang mengenai reset sistem pemerintahan. Menurutnya, birokrasi yang terlalu lambat perlu dilakukan penyegaran, sebagaimana analoginya dengan ponsel yang lemot akibat terlalu banyak file yang tidak terpakai.
“Kalau HP kita sudah terlalu banyak file yang tidak terpakai, pasti jadi lambat. Solusinya? Ya di-reset! Itulah yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo, dan kita di daerah juga harus mengikuti,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang telah diterapkan di tingkat pusat. Termasuk refocusing anggaran hingga ratusan triliun rupiah dalam beberapa bulan terakhir.
“Kita harus menerapkan hal yang sama di daerah. Tidak boleh ada anggaran yang tidak produktif,” ujarnya.
Dalam upaya modernisasi pemerintahan, bupati menekankan pentingnya digitalisasi sebagai langkah menuju efisiensi dan transparansi.
“Kalau sudah digital, maka harusnya paperless. Anggaran untuk kertas, tinta, dan sebagainya harus bisa dipangkas,” katanya.
Selain reformasi birokrasi, ia juga menyoroti pentingnya swasembada pangan dan energi. Agar Indonesia lebih kuat secara ekonomi.
“Kalau kita sudah swasembada, maka kita tidak bisa diganggu lagi secara ekonomi. Sumbawa harus ikut ambil bagian dalam misi besar ini,” tegasnya. (DS/02)
