Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA– Pemerintah Kabupaten Sumbawa resmi menerima Surat Tanda Registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Registrasi tersebut menjadi pengakuan resmi terhadap keberadaan TTIS Kabupaten Sumbawa sebagai bagian dari sistem penanganan insiden siber yang terintegrasi secara nasional.
Surat tanda registrasi diserahkan langsung oleh Kepala BSSN kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo, dalam kegiatan Kolaborasi Peningkatan Kapabilitas Keamanan Siber Lintas Sektor Wilayah Nusa Tenggara yang berlangsung pada Selasa (23/6/2026).
Sekda Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, menjelaskan bahwa registrasi TTIS oleh BSSN memberikan legitimasi sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Sumbawa dalam jaringan koordinasi keamanan siber nasional. Dengan status tersebut, TTIS Kabupaten Sumbawa memperoleh akses terhadap jaringan komunikasi dan koordinasi dengan TTIS Nasional, Gov-CSIRT, serta berbagai organisasi penanganan insiden siber di sektor pemerintahan.
Menurutnya, registrasi tersebut juga membuka peluang bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mendapatkan dukungan teknis dan sumber daya dari BSSN dalam rangka meningkatkan kapabilitas serta kesiapan tim menghadapi berbagai ancaman siber. Dukungan tersebut mencakup pelatihan, sertifikasi, hingga berbagai program peningkatan kapasitas yang difasilitasi oleh TTIS Nasional maupun Gov-CSIRT.
“Dengan registrasi ini, koordinasi dan penanganan insiden siber dapat dilakukan secara lebih efektif, cepat, dan terintegrasi dengan berbagai pihak terkait,” ujarnya.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa kegiatan Kolaborasi Peningkatan Kapabilitas Keamanan Siber Lintas Sektor Wilayah Nusa Tenggara Barat merupakan upaya memperkuat pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam mengimplementasikan sistem manajemen keamanan informasi. Kegiatan tersebut juga difokuskan pada penerapan kontrol keamanan serta peningkatan kemampuan dalam menangani insiden siber.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen memastikan seluruh regulasi terkait keamanan siber dapat diimplementasikan secara optimal. Regulasi tersebut meliputi perlindungan data pribadi, penguatan keamanan dan ketahanan siber, pengelolaan insiden siber, hingga tata kelola keamanan siber di lingkungan pemerintahan daerah.
“Kami memastikan implementasi regulasi terkait keamanan siber yang meliputi perlindungan data pribadi, keamanan dan ketahanan siber, pengelolaan insiden siber, serta tata kelola keamanan siber dapat terlaksana dengan baik di Kabupaten Sumbawa,” tegasnya. (DS/02)
