Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA– Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa, mulai mengantisipasi potensi gejolak harga menjelang akhir tahun 2026. Selain memantau perkembangan harga kebutuhan pokok, TPID juga memberi perhatian khusus terhadap kelangkaan sejumlah komoditas, termasuk bahan bangunan yang mulai sulit diperoleh.
Untuk membahas kondisi tersebut, TPID Kabupaten Sumbawa menggelar rapat koordinasi (rakor) di Aula Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Jumat (30/10/2026). Rapat tersebut membahas perkembangan pasokan dan harga barang di pasaran, sekaligus merumuskan langkah pengendalian inflasi menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun.
Rakor itu melibatkan sejumlah instansi terkait. Di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Kejaksaan Negeri Sumbawa, Perum Bulog, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), serta sejumlah perangkat daerah yang tergabung dalam TPID.
Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kabupaten Sumbawa, Ivan Indrajaya, menjelaskan bahwa salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut adalah kelangkaan semen. Kondisi ini berpotensi menghambat penyelesaian sejumlah proyek konstruksi pemerintah, mengingat waktu pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2026 semakin terbatas.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera mengoordinasikan ketersediaan pasokan dengan pihak terkait. Langkah tersebut penting untuk memastikan distribusi bahan bangunan tetap berjalan dan tidak mengganggu pelaksanaan proyek yang sedang berlangsung.
“Terkait kelangkaan semen yang terjadi belakangan ini, diperlukan koordinasi untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan bangunan,” ungkap Ivan.
Selain semen, TPID juga mencermati perkembangan harga ayam segar atau fresh chicken serta informasi kelangkaan gula pasir yang disampaikan Bulog. Kedua komoditas tersebut menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap ketersediaan kebutuhan masyarakat dan stabilitas harga di pasaran.
Menghadapi kondisi itu, TPID mendorong Satgas Pangan meningkatkan pemantauan terhadap arus masuk dan distribusi ayam segar. Pemantauan tersebut juga perlu menyasar pasokan yang selama ini belum terdata, sehingga pemerintah memperoleh gambaran lebih akurat mengenai kondisi ketersediaan ayam di lapangan.
Langkah tersebut sekaligus bertujuan mengantisipasi kemungkinan gangguan distribusi maupun kenaikan harga akibat ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap perubahan kondisi pasar terpantau sejak awal.
Ivan mengatakan, Pemkab Sumbawa juga menyiapkan intervensi pasar melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Kegiatan ini akan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, terutama ketika harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan.
Disamping itu, pemerintah daerah akan mengupayakan kerja sama antardaerah untuk memperkuat ketersediaan pasokan. Upaya tersebut terutama menyasar komoditas yang mengalami keterbatasan stok di Sumbawa. Melalui kerja sama tersebut, pemerintah berharap dapat membuka akses pasokan dari daerah lain guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam rakor yang sama, KPPN turut memberikan perhatian terhadap kelancaran pelaksanaan anggaran pemerintah. Salah satu hal yang menjadi pembahasan adalah penyelesaian proyek jalan strategis yang berperan mendukung konektivitas antarwilayah serta kelancaran distribusi barang.
Ivan menyampaikan, pemerintah perlu terus mengawal penyelesaian proyek tersebut agar berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Kelancaran pembangunan infrastruktur jalan juga berkaitan dengan distribusi barang dan jasa, termasuk komoditas kebutuhan pokok yang masuk ke wilayah Kabupaten Sumbawa.
Melalui koordinasi lintas instansi, TPID juga mendorong setiap perangkat daerah dan lembaga terkait mengambil langkah sesuai tugas masing-masing. Pemantauan stok, pengawasan distribusi, serta perkembangan harga menjadi bagian dari upaya mengantisipasi gangguan pasokan menjelang akhir tahun. (DS/02)
