Dinamikasumbawa.com
LANTUNG- Ribuan warga yang berasal dari Kecamatan Lantung dan sejumlah kecamatan sekitar, mendatangi Kantor Camat Lantung, Kamis (17/9/2026). Tujuannya, untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan rencana penutupan aktivitas tambang rakyat di wilayah tersebut.
Warga menggelar aksi unjuk rasa dan meminta pemerintah tidak menghentikan aktivitas pertambangan rakyat. Menurut warga, tambang tersebut selama ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat. Warga juga mendesak pemerintah segera menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sebagai payung hukum bagi aktivitas tambang di wilayah itu.
Massa aksi, diterima langsung oleh Camat Lantung, H. Safruddin. Aksi ini, mendapat pengamanan ketat dari aparat Kepolisian dan TNI.
Di depan Kantor Camat Lantung, salah seorang orator aksi, Sirajuddin, meminta pemerintah tidak mengambil keputusan secara sepihak dengan menutup tambang rakyat. Ia justru meminta pemangku kebijakan memberikan kepastian hukum melalui penerbitan IPR.
“Jangan semena-mena untuk menutup tambang. Pemangku kebijakan, legalkan IPR,” tegasnya.
Menurut Raja akrabnya disapa, bantuan pangan dan program bantuan sosial pemerintah belum mampu menggantikan sumber penghasilan warga yang bekerja di tambang rakyat. Masyarakat Lantung membutuhkan lapangan penghidupan yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus membiayai pendidikan anak.
Raja menilai, pemerintah tidak seharusnya menggunakan insiden kecelakaan di lokasi tambang sebagai alasan untuk menghentikan seluruh aktivitas pertambangan rakyat. Ia juga meminta pemerintah membedakan persoalan keselamatan kerja, dengan keberadaan masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari tambang rakyat.
Karena itu, warga mendesak pemerintah segera mengatur aktivitas pertambangan melalui IPR. Dengan adanya payung hukum, masyarakat dapat menjalankan aktivitas pertambangan secara lebih tertib, sekaligus memberikan kontribusi kepada negara.
“Hanya payung hukumnya diatur, sehingga rakyat juga bisa berkontribusi kepada negara ini,” ujarnya.
Raja mengatakan, masyarakat tetap mendukung berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih, dan program Makan Bergizi Gratis. Namun, dukungan tersebut tidak berarti pemerintah boleh menghalangi masyarakat mencari penghidupan melalui aktivitas tambang rakyat.
Perwakilan warga, Syamsul Hidayat, mengatakan keberadaan tambang rakyat memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan secara mandiri. Ia mengakui bantuan sosial tetap dibutuhkan. Tetapi bantuan tersebut tidak dapat menjadi satu-satunya sumber penghidupan masyarakat.
“Bantuan sosial yang ada sebelumnya tidak tepat sasaran. Namun, dengan tambang rakyat ini masyarakat bisa mencari kehidupan,” kata Dayat.
Dayat meminta pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi apabila aktivitas pertambangan rakyat ditutup. Menurut dia, pemerintah perlu melihat kondisi masyarakat secara realistis sebelum mengambil keputusan.
“Kita harus realistis. Jika mata pencaharian warga dirusak, di mana masyarakat harus bekerja,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah memikirkan kembali rencana penutupan tambang. Menurutnya, kebijakan tersebut akan langsung berdampak kepada masyarakat yang selama ini menjadikan pertambangan sebagai sumber pendapatan keluarga.
“Jika tambang ini akan ditutup, harus dipikirkan matang-matang lagi,” katanya.
Suara penolakan juga datang dari kaum perempuan. Perwakilan perempuan Kecamatan Lantung, Maemunah, mengatakan banyak keluarga memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan tambang rakyat.
Ia menyebut perempuan turut merasakan dampak ekonomi dari aktivitas pertambangan. Karena penghasilan suami dari tambang, digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membiayai pendidikan anak.
“Kami adalah kaum yang mendapatkan manfaat dari keberadaan tambang rakyat ini,” katanya.
Maemunah meminta pemerintah mendengarkan suara perempuan Lantung, yang tidak menginginkan aktivitas tambang rakyat ditutup.
“Jikalau tambang ini ditutup, bagaimana kami? Bagaimana suami kami? Bagaimana anak kami?” ujarnya.
Ia meminta pemerintah kecamatan meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Menurut dia, kejadian yang berlangsung di lokasi tambang harus dipandang sebagai musibah dan tidak serta-merta dianggap sebagai alasan untuk menghentikan seluruh aktivitas pertambangan rakyat.
Perwakilan warga lainnya, Halim Perdana Kusuma, meminta pemerintah tidak mengorbankan masyarakat Lantung dalam kebijakan penertiban tambang rakyat. Ia menegaskan warga ingin mempertahankan sumber penghidupan yang selama ini mereka jalankan.
“Rakyatlah yang berhak menentukan nasibnya,” kata Rindu, akrabnya disapa.
Rindu berharap, aspirasi warga Lantung mendapat perhatian pemerintah pusat. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan keberadaan ribuan masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
Ia juga menyebut warga yang meninggal dalam kecelakaan di lokasi tambang sebagai pahlawan yang sedang berupaya menghidupi keluarganya. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak melihat persoalan pertambangan hanya dari sisi penertiban.
Rindu menegaskan, warga Lantung tidak ingin terus hidup dalam kemiskinan. Ia mengatakan, masyarakat siap mempertahankan aktivitas pertambangan rakyat yang menjadi sumber penghidupan mereka.
“Siapapun yang mencoba mengusik pertambangan di Kecamatan Lantung adalah musuh rakyat,” tegasnya.
Camat Lantung, H. Safruddin, menerima aspirasi warga yang disampaikan dalam aksi tersebut. Ia mengatakan masyarakat Lantung telah menyampaikan tuntutan secara tertib dan santun.
Safruddin berjanji meneruskan aspirasi tersebut kepada Bupati Sumbawa dan Gubernur NTB. Jika diperlukan, ia juga akan menyampaikan aspirasi warga kepada pemerintah pusat hingga Presiden RI.
“Aspirasi bapak ibu sekalian akan saya sampaikan. Saya tidak ada keraguan, saya mendukung bapak dan ibu sekalian,” kata Safruddin.
Secara pribadi, Safruddin menyatakan tidak memilih penutupan tambang rakyat. Ia mengatakan dirinya tidak ingin mendapat intervensi dalam menyikapi aspirasi masyarakat dan tetap berpihak pada kepentingan warga Lantung.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui aksi secara tertib. Safruddin memastikan tuntutan warga akan diteruskan melalui jalur pemerintahan sesuai kewenangannya. (DS/02)
