Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Sumbawa hingga kini masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat, terkait program pembangunan 3 juta rumah. Meski demikian, pemerintah daerah menyambut baik inisiatif tersebut.
“Kami belum menerima informasi lebih lanjut mengenai program ini. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BPPW), tetapi mereka juga belum mendapatkan kepastian,” ujar Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa, Rizqi Helfiansyah, Rabu (26/3/2025).
Menurut Rizqi, pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis mengenai penerima manfaat program tersebut. Hingga kini, belum ada kepastian apakah program ini mencakup pembangunan rumah baru, atau hanya sebatas rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
“Pada prinsipnya, kami masih menunggu arahan dari pusat agar pelaksanaannya sesuai regulasi dan tidak menimbulkan kendala di kemudian hari,” katanya.
Ia mengakui bahwa usulan penanganan RTLH terus dilakukan setiap tahun melalui APBD kabupaten, APBD provinsi, maupun APBN. Namun, jumlah rumah yang mendapatkan bantuan masih terbatas. Tahun 2024, misalnya, Sumbawa hanya mendapatkan 130 unit RTLH untuk ditangani.
“Tahun ini, APBN memang tidak mengalokasikan pembangunan rumah baru. Kami berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat memberikan dukungan lebih besar untuk penanganan RTLH di Sumbawa,” tambahnya.
Rizqi menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperbarui data RTLH di wilayah setempat sebagai dasar pengusulan lebih lanjut.
“Kami masih menunggu regulasi resmi terkait program ini. Termasuk jumlah rumah yang akan ditangani di masing-masing daerah hingga tingkat desa,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa penerima bantuan RTLH mayoritas berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, verifikasi di lapangan tetap diperlukan untuk memastikan besaran bantuan yang akan diterima.
“Rata-rata penerima bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Tetapi tetap perlu dilakukan pengecekan untuk memastikan kelayakan penerima,” tutupnya. (DS/02)
