Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Persoalan sampah plastik masih menjadi tantangan serius di kawasan Car Free Day (CFD) Samota. Dibalik geliat aktivitas wisata, olahraga, dan ekonomi kreatif yang berlangsung setiap akhir pekan, kawasan yang menjadi salah satu ikon daerah tersebut ternyata menghasilkan timbunan sampah yang didominasi limbah plastik sekali pakai.
Temuan itu terungkap dalam penelitian yang dilakukan Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan (PUSKAP) Sumbawa. Hasil penelitian dipaparkan dalam kegiatan ekspose yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Riset Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa, belum lama ini.
Penelitian yang berlangsung sejak Maret hingga Juni 2026 tersebut menunjukkan sekitar 70 persen sampah yang dihasilkan dari aktivitas CFD Samota berupa plastik sekali pakai, seperti botol minuman, gelas plastik, kantong kresek, dan kemasan makanan. Namun, sistem pengelolaan sampah yang diterapkan saat ini masih mengandalkan pola konvensional “kumpul-angkut-buang” tanpa disertai pemilahan, daur ulang, maupun pemanfaatan ekonomi.
Peneliti utama PUSKAP Sumbawa, Dr. Sri Rahayu, MM, mengatakan paradigma masyarakat terhadap sampah masih menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
“Masyarakat masih melihat sampah sebagai limbah, bukan sebagai sumber daya yang dapat memberikan nilai ekonomi. Padahal, potensi kreativitas lokal sangat besar jika dikelola dengan pendekatan yang tepat,” ujarnya saat memaparkan hasil penelitian.
Selain tingginya dominasi sampah plastik, penelitian tersebut juga menemukan belum adanya bank sampah aktif, program pelatihan pengolahan limbah, maupun komunitas kreatif yang secara khusus mengolah sampah plastik menjadi produk bernilai tambah di kawasan Samota.
Data penelitian menunjukkan sebanyak 87 persen informan mengaku belum pernah mendapatkan edukasi ataupun pelatihan terkait pengelolaan sampah berbasis ekonomi kreatif. Kondisi tersebut dinilai berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan dan pemanfaatan sampah.
Sri Rahayu menjelaskan, terdapat tiga faktor utama yang menghambat pengelolaan sampah di kawasan CFD Samota. Pertama, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Kedua, keterbatasan sarana berupa tempat sampah terpilah. Ketiga, belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.
Di sisi lain, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) juga dinilai belum berjalan optimal. Selama ini, Dinas Lingkungan Hidup lebih banyak berfokus pada aspek pengangkutan sampah, sementara Dinas Koperasi dan UMKM belum mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam program pembinaan pelaku usaha.
Menanggapi hasil penelitian tersebut, Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Aryan Perdana Putra, S.Si, menyatakan pihaknya berkomitmen memperkuat edukasi lingkungan sekaligus meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah di kawasan wisata dan ruang publik.
“Kami siap bersinergi dengan OPD lain dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan,” katanya.
PUSKAP Sumbawa merekomendasikan penguatan pengelolaan sampah berbasis kreativitas lokal melalui tiga pendekatan utama. Pertama, meningkatkan edukasi lingkungan dan pelatihan pengolahan limbah bagi masyarakat serta pelaku UMKM. Kedua, mengembangkan bank sampah dan program daur ulang yang berkelanjutan. Ketiga, membangun tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan komunitas.
Menurut Sri Rahayu, Samota sebenarnya memiliki modal sosial yang kuat untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik. Budaya gotong royong yang masih terjaga, tingginya antusiasme masyarakat terhadap pelatihan, serta tumbuhnya sektor UMKM menjadi potensi besar yang dapat dikembangkan.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah fasilitasi dan kebijakan yang berpihak pada lingkungan,” tegasnya.
Ekspose hasil penelitian tersebut dihadiri sejumlah perwakilan OPD, antara lain Sekretaris Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, serta Dinas Koperasi dan UMKM. Pertemuan ditutup dengan kesepakatan bersama untuk menindaklanjuti rekomendasi penelitian sebagai bagian dari program pembangunan daerah yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. (DS/02)
