Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Program bedah rumah puluhan unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sumbawa, mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Sumbawa. Dimana sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa mengalokasikan anggaran pokok pikiran (pokir) dalam APBD 2025 senilai sekitar Rp 1,5 miliar untuk mendukung program tersebut.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Sumbawa, Pipin Bitongo, S.T., M.Eng, dalam keterangan persnya, Jumat (11/4/2025), mengungkapkan bahwa dukungan anggaran tersebut berasal dari sejumlah legislator yang peduli terhadap masyarakat kurang mampu. Anggaran ini akan digunakan untuk menunjang program rehabilitasi rumah warga yang tidak layak huni, yang tersebar di beberapa desa dan kecamatan.
Saat ini tim teknis sedang melakukan verifikasi lapangan,” ujarnya.
Menurut Pipin, program bedah rumah tahun 2025 akan disesuaikan dengan skala prioritas karena keterbatasan anggaran. Dari hasil perencanaan awal, sekitar 80 unit rumah akan dibedah. Di antaranya berlokasi di Kecamatan Sumbawa, Moyo Hulu dan sejumlah kecamatan lainnya.
“Tim teknis sedang memverifikasi persyaratan administrasi dan meninjau langsung kondisi rumah calon penerima manfaat. Pelaksanaan pekerjaan nantinya akan dipercayakan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) setempat. Hasil verifikasi akan menentukan tingkat kerusakan rumah—ringan, sedang, atau berat—yang kemudian akan menjadi dasar perhitungan kebutuhan anggaran,” jelasnya.
Pipin menambahkan, besaran bantuan bervariasi mulai dari Rp 7,5 juta, Rp 10 juta, hingga Rp 15 juta per unit rumah, tergantung pada tingkat kerusakannya. Setelah seluruh kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap, pemerintah daerah akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Sumbawa, terkait penerima bantuan RTLH.
Sementara itu, untuk bantuan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang berasal dari pemerintah pusat maupun provinsi, Pipin mengaku belum mendapat kepastian. Namun, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait tetap dilakukan.
“Kami berharap bantuan dari pusat dan provinsi tetap berlanjut, mengingat masih banyak rumah warga yang membutuhkan perbaikan,” pungkasnya. (DS/02)
