Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA— Empat unit mesin pemanen kombinasi atau combine harvester bantuan pemerintah untuk Kabupaten Sumbawa, hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Mesin pertanian yang semestinya membantu petani mempercepat proses panen tersebut, justru terparkir di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa selama lebih dari setahun.
Empat unit combine harvester itu terdiri atas dua unit bantuan Pemerintah Pusat dan dua unit bantuan Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, menerima seluruh bantuan tersebut untuk mendukung kegiatan operasional pertanian, khususnya dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan hasil panen.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan keempat mesin tersebut belum beroperasi. Bahkan, dua unit di antaranya saat ini tidak dapat dihidupkan.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, H. Junaidi, S.Pt., yang didampingi Sekretaris Dinas Pertanian, Mukhlis, S.P., M.Si., membenarkan kondisi tersebut. Junaidi mengatakan, dirinya baru mengetahui keberadaan empat unit combine harvester tersebut setelah, mulai bertugas sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa. Ia mengaku terkejut ketika melihat sejumlah mesin pertanian terparkir di belakang kantor dinas.
“Terus terang ketika pertama kali saya masuk Dinas Pertanian, saya kaget begitu melihat ada combine yang berada di belakang kantor sedang parkir,” kata Junaidi, Kamis (8/10/2026).
Ia kemudian meminta bidang terkait menelusuri status dan riwayat bantuan mesin tersebut. Dari penelusuran itu, Dinas Pertanian menemukan bahwa Kabupaten Sumbawa sebelumnya menerima empat unit combine harvester dari pemerintah.
Dua unit berasal dari Pemerintah Pusat, sedangkan dua unit lainnya berasal dari Dinas Pertanian Provinsi NTB. Namun, Junaidi menemukan persoalan administrasi yang belum tuntas dalam proses penerimaan bantuan tersebut.
Menurutnya, dokumen penerimaan dua unit combine bantuan Pemerintah Pusat tidak tersedia. Sementara dokumen untuk dua unit bantuan dari Pemerintah Provinsi NTB juga belum lengkap.
“Kami periksa kelengkapan surat dan berita acara penerimaannya. Ternyata dokumennya tidak lengkap,” ujarnya.
Junaidi mengatakan persoalan administrasi tersebut ikut memengaruhi langkah Dinas Pertanian, dalam menentukan pengelolaan empat unit mesin pertanian itu. Dinas tidak ingin mengambil keputusan sepihak terkait pemanfaatan aset bantuan pemerintah, sebelum memperoleh kejelasan dari instansi pemberi bantuan.
Selain persoalan administrasi, kondisi teknis mesin juga menjadi perhatian. Dari empat unit yang berada di lingkungan Dinas Pertanian Sumbawa, dua unit saat ini tidak dapat dioperasikan karena tidak bisa hidup.
“Setelah ditelusuri, ternyata sudah setahun lebih tidak dimanfaatkan. Pertama karena dokumen surat terkait bantuan dua unit dari Pemerintah Pusat tidak ada. Kemudian bantuan dua unit dari Provinsi NTB dokumennya tidak lengkap. Bahkan, kondisi dua unit combine saat ini tidak bisa hidup,” jelas Junaidi.
Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa kemudian melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian Pertanian untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Junaidi menyebut, pihaknya telah menyampaikan persoalan itu kepada pemerintah pusat melalui direktorat jenderal terkait.
Koordinasi tersebut berlangsung saat dirinya mengikuti kegiatan Bioetanol di Jakarta pada 21 September 2026. Dalam koordinasi itu, Dinas Pertanian membahas dua persoalan utama, yakni kelengkapan administrasi bantuan dan skema pemanfaatan mesin ke depan.
Junaidi mengatakan, pemerintah masih mempertimbangkan pola pengelolaan empat unit combine tersebut. Salah satu opsi yang dibahas ialah mengoperasikan mesin melalui Brigade Alsintan. Opsi lainnya ialah menyerahkan pengelolaan kepada kelompok tani yang membutuhkan.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak provinsi maupun Kementerian Pertanian melalui Dirjen terkait pada 21 September lalu saat kegiatan Bioetanol di Jakarta. Kami membahas kelengkapan administrasinya maupun pemanfaatannya ke depan,” katanya.
Menurut Junaidi, Dinas Pertanian belum dapat menetapkan skema pengelolaan sebelum menerima petunjuk dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi NTB. Pihaknya juga telah melaporkan persoalan tersebut kepada Bupati Sumbawa.
Junaidi mengatakan, Bupati Sumbawa telah mengarahkan Dinas Pertanian untuk segera melengkapi persoalan administrasi yang berkaitan dengan bantuan tersebut. Setelah administrasi jelas, pemerintah akan menentukan pola pemanfaatan empat unit combine itu.
“Kami masih menunggu petunjuk dari pusat maupun provinsi. Persoalan empat unit combine tersebut sudah kami laporkan, termasuk kepada Pak Bupati Sumbawa,” ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah daerah masih menunggu arahan terkait status dan pengelolaan mesin tersebut. Pemerintah juga belum menentukan apakah seluruh unit akan dikelola melalui Brigade Alsintan atau diserahkan kepada kelompok tani.
“Apakah nanti dimanfaatkan melalui Brigade atau pengelolaannya diberikan kepada kelompok tani, tentu masih menunggu petunjuk dari Provinsi maupun Pusat,” kata Junaidi. (DS/02)
