Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Operasional Travel PT Idola Trans Samawa resmi dihentikan. Penghentian operasional tersebut terhitung mulai Jumat, 14 Maret 2025. Penghentian dilakukan, sampai dengan dipenuhinya perizinan penyelenggaraan angkutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP yang dikonfirmasi, Jumat (14/3/2025), membenarkan telah dihentikannya operasional Idola Trans. Penghentian operasional Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) trayek Sumbawa-Mataram (PP) ini karena keberadaannya belum mengantongi Ijin Penyelenggaraan Angkutan (ijin trayek AKDP Sumbawa-Mataram PP).
Menurut bupati, pemda telah mengambil langkah strategis dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan, ketertiban dan keselamatan pada sektor transportasi. Terutama menjelang pelaksanaan angkutan lebaran tahun 2025.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur NTB, yang telah mengambil langkah tepat dan bijak untuk menghentikan operasional Bus/Travel yang tidak memiliki izin. Salah satunya Idola Trans,” ujar bupati, didampingi Sekda Sumbawa, Dr Budi Prasetyo dan Plt Kadishub Kabupaten Sumbawa, Samsul Bahri.
Selanjutnya Pemda Sumbawa berharap agar semua investasi di Kabupaten Sumbawa dapat berjalan dalam koridornya. Sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan dipastikan berkontribusi bagi kemajuan daerah.
“Kami tetap berharap PT Idola Trans Samawa dapat melengkapi hal-hal terkait perizinan penyelenggaraan angkutan. Untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi NTB sebagai pemilik kewenangan ijin penyelenggaraan angkutan AKDP. Sehingga dapat kembali melayani dan berkontribusi dalam pelayanan sektor transportasi di Kabupaten Sumbawa,” imbuhnya.
Terkait adanya penghentian itu, Pemilik Idola Trans, Zulfikar menyatakan tidak akan menghentikan operasionalnya. Ia beralasan, bahwa travelnya masih memiliki bookingan yang sudah terlanjur disanggupi.
Zulfikar menyatakan bahwa dirinya kecewa kepada pemerintah. Karenakan ia merasa sudah mengurus izin dari tahun 2023, tetapi pemerintah terkesan lamban dalam merealisasikannya. (DS/02)
