Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA– Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan tidak akan merumahkan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK Paruh Waktu (PW) pada tahun depan. Selain masih sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program daerah, honorarium bagi seluruh tenaga tersebut telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohammad Ansori, Selasa (28/7/2026), menegaskan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran honorarium bagi tenaga PPPK dan PPPK Paruh Waktu untuk tahun berjalan. Sementara untuk tahun anggaran 2027, pengalokasiannya akan dibahas sesuai mekanisme penyusunan APBD.
“Untuk tenaga PPPK dan PPPK Paruh Waktu, honorariumnya sudah dianggarkan. Untuk tahun 2027 tentunya nanti ini akan melalui pembahasan dan akan dialokasikan,” ujarnya.
Wabup juga memastikan tidak ada kebijakan yang mengarah pada pengurangan, ataupun pemberhentian tenaga PPPK dan PPPK Paruh Waktu. Hingga saat ini, kata dia, pemerintah daerah juga belum menerima arahan dari pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut.
“Dipastikan tidak ada tenaga PPPK maupun PPPK Paruh Waktu yang dirumahkan. Sampai sekarang juga tidak ada arahan seperti itu dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Menurut Wabup, keberadaan tenaga PPPK dan PPPK Paruh Waktu masih sangat diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Hal itu mengingat masih banyak program pembangunan dan pelayanan publik yang harus diselesaikan sehingga membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memadai.
“Itu tenaga yang sekarang ada, baik PPPK maupun PPPK Paruh Waktu, sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah,” katanya.
Terkait anggaran honorarium tahun 2027, Wabup menjelaskan bahwa apabila melihat kondisi keuangan daerah saat ini, proyeksi penganggarannya diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun berjalan. Penyusunan anggaran tahun depan tetap akan mengacu pada besaran alokasi yang telah ditetapkan tahun ini.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Sumbawa tetap berupaya menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan daerah. Agar seluruh kewajiban, termasuk pembayaran honorarium tenaga PPPK dan PPPK Paruh Waktu, dapat dipenuhi dengan baik.
“Tapi kalau kita lihat dengan potensi Sumbawa saat ini, insyaallah aman,” ujarnya optimis.
Disisi lain, Wabup mengimbau seluruh tenaga PPPK dan PPPK Paruh Waktu agar terus bekerja secara profesional, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ia berharap seluruh aparatur tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terlepas dari posisi dan unit kerja tempat mereka bertugas.
“Dimanapun posisinya, diharapkan tetap bisa memberikan pelayanan maksimal kepada rakyat,” pungkasnya. (DS/02)
