Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA– Pemerintah Kabupaten Sumbawa, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyiapkan timeline atau jadwal pelaksanaan kegiatan untuk menghadapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026. Langkah ini diperlukan, agar seluruh tahapan administrasi dan pelaksanaan program berjalan sesuai jadwal, tanpa menimbulkan kendala menjelang akhir tahun anggaran.
Asisten II Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, mengatakan pemerintah daerah tengah mempersiapkan administrasi pelaksanaan APBD Perubahan. Berdasarkan hasil rekomendasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), proses tersebut diperkirakan memperoleh kepastian pada 24 Oktober 2026.
Sambil menunggu tahapan tersebut, Suharmaji meminta seluruh OPD mulai menghitung mundur jadwal kegiatan. Setiap perangkat daerah harus menyusun tahapan pekerjaan secara terukur. Mulai dari persiapan administrasi, hingga penandatanganan kontrak.
Pemerintah daerah menargetkan seluruh kontrak kegiatan dapat ditandatangani pada 22 Oktober 2026. Karena itu, setiap OPD perlu memastikan kesiapan dokumen dan persyaratan administrasi agar pelaksanaan program tidak mengalami keterlambatan.
“Kami meminta semua OPD menghitung mundur dan membuat timeline kegiatan. Dengan begitu, tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. Kami juga menargetkan pada 22 Oktober semua kontrak kegiatan sudah bisa ditandatangani,” ujarnya, Selasa (13/10/2026).
Suharmaji menegaskan, ketepatan waktu menjadi perhatian utama. Karena, pemerintah daerah memiliki batas waktu yang relatif singkat, untuk menuntaskan seluruh kegiatan APBD Perubahan. Pemkab Sumbawa menargetkan, pelaksanaan fisik maupun program kegiatan rampung paling lambat 20 Desember 2026.
Setelah itu, perangkat daerah masih memiliki waktu untuk menyelesaikan administrasi hingga 24 Desember 2026. Pemerintah daerah memperhitungkan rentang waktu tersebut, agar proses penyelesaian pekerjaan dan pertanggungjawaban administrasi tidak berbenturan dengan libur pada 25 dan 26 Desember.
Untuk memastikan target tersebut tercapai, Suharmaji mengingatkan seluruh kepala OPD, camat, serta bagian-bagian di lingkungan pemerintah daerah yang memiliki kegiatan dalam APBD Perubahan, agar segera menyiapkan langkah teknis. Mereka perlu menyesuaikan jadwal pelaksanaan dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
Menurutnya, penyusunan jadwal sejak awal akan membantu setiap perangkat daerah mengendalikan tahapan pekerjaan. OPD juga dapat mengantisipasi potensi hambatan administrasi maupun teknis sebelum masalah tersebut mengganggu pelaksanaan kegiatan.
Selain mengejar ketepatan waktu, Pemkab Sumbawa memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam APBD Perubahan 2026. Pemerintah daerah menilai infrastruktur memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan memperlancar aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.
Suharmaji mengatakan, pembangunan infrastruktur harus mendapat perhatian karena kondisi akses yang tidak memadai dapat menghambat pergerakan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, infrastruktur yang baik akan mempermudah mobilisasi barang dan jasa serta mendukung aktivitas produktif warga.
“Ini yang menjadi target utama kita di infrastruktur,” katanya.
Pemkab Sumbawa juga akan mengarahkan perhatian pada pembangunan infrastruktur di wilayah pegunungan. Langkah ini sejalan dengan upaya mendukung pelaksanaan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) serta program penyediaan listrik perdesaan di sejumlah kawasan yang masih membutuhkan dukungan akses dan infrastruktur.
Beberapa wilayah yang menjadi perhatian antara lain Tepal, Bakti Jaya, Tangkampulit, dan Bao Desa. Pemerintah daerah ingin memastikan pembangunan infrastruktur dapat mendukung kelancaran program kelistrikan sekaligus membuka peluang peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Suharmaji menilai, ketersediaan listrik selama 24 jam akan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, terutama dalam mendukung kegiatan ekonomi dan produktivitas warga di wilayah pegunungan. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan pembangunan infrastruktur berjalan seiring dengan pelaksanaan program kelistrikan tersebut.
“Kita harus dukung. Sehingga ekonomi masyarakat bisa bergerak ketika tersedia layanan listrik 24 jam,” ujarnya. (DS/02)
