Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa, mulai memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi, memperbaiki standar pelayanan, serta mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam mengembangkan sektor pariwisata berkelanjutan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sumbawa yang berlangsung Jumat (13/11/2026). Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTB bekerja sama dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa, menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan melibatkan sejumlah pegiat dan pelaku pariwisata di Kabupaten Sumbawa.
Dalam kegiatan itu, Sekretaris Dispopar Kabupaten Sumbawa, M. Irfan, mengatakan pengembangan pariwisata membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pegiat wisata, masyarakat, serta pemerintah provinsi.
Menurutnya, seluruh pihak perlu menyatukan pemahaman dan membangun pola kerja sama. Agar pengembangan pariwisata Sumbawa berjalan lebih terarah. Terlebih, daerah ini telah memiliki sejumlah ikon wisata yang dikenal hingga tingkat internasional. Potensi tersebut harus menjadi kekuatan untuk mendorong kemajuan sektor pariwisata.
Namun, Irfan mengingatkan bahwa pengembangan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan popularitas destinasi. Para pengelola juga harus mampu memperbaiki berbagai kekurangan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menyiapkan fasilitas pendukung yang memadai.
Menurut Irfan, sebuah kawasan belum cukup disebut sebagai destinasi wisata yang siap menerima kunjungan apabila hanya mengandalkan daya tarik alam. Pengelola harus menyiapkan berbagai kebutuhan wisatawan, mulai dari atraksi wisata, akses jalan, toilet, fasilitas perbankan hingga rest area.
Atraksi wisata seperti hiu paus, misalnya, perlu didukung tata kelola yang baik, agar wisatawan memperoleh pengalaman berkunjung yang aman dan nyaman. Demikian pula destinasi lainnya yang membutuhkan kesiapan fasilitas, serta pelayanan sesuai standar pariwisata.
Karena itu, Irfan berharap peserta mengikuti seluruh rangkaian pelatihan secara aktif. Mereka perlu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertanya, menyampaikan pendapat, berdiskusi, serta menyerap materi dari para instruktur.
Ia berharap, kegiatan ini memberikan pengetahuan baru bagi para pelaku wisata. Sehingga, mereka semakin terampil mengelola destinasi dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengunjung.
Sementara itu, Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTB, Mawardi, S.T., M.Par., mengatakan pengembangan pariwisata Sumbawa membutuhkan jaringan kerja yang kuat antarpelaku. Para pegiat wisata harus saling membantu, berbagi pengalaman, dan membangun kolaborasi untuk mempercepat kemajuan destinasi di daerah ini.
Menurutnya, pemerintah provinsi juga berkomitmen memberikan perhatian terhadap pengembangan sektor pariwisata Sumbawa. Bahkan, pihaknya telah menyiapkan fokus pengembangan yang lebih besar untuk daerah ini pada 2027.
“2027 ini kami berkonsentrasi untuk mengembangkan pariwisata di Sumbawa,” ujarnya.
Mawardi juga berharap Pemerintah Kabupaten Sumbawa memberikan dukungan lebih besar melalui penganggaran sektor pariwisata. Menurutnya, pengembangan destinasi membutuhkan dukungan kebijakan dan pembiayaan yang memadai, agar program pembinaan dapat berjalan berkelanjutan.
Ia menilai para pelaku pariwisata di Sumbawa sebenarnya telah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup. Namun, mereka tetap perlu memperbarui ilmu, terutama dalam aspek tata kelola destinasi, agar mampu mengikuti perkembangan kebutuhan wisatawan dan standar pelayanan pariwisata.
Untuk itu, pihaknya tidak hanya memberikan pembinaan melalui kegiatan pelatihan. Pihaknya juga merencanakan monitoring, evaluasi, serta pendampingan langsung terhadap pengelolaan destinasi wisata.
Pendampingan tersebut bertujuan, mendorong perubahan tata kelola destinasi yang selama ini masih berjalan secara sederhana menjadi lebih profesional dan terukur. Pemerintah provinsi ingin melihat peningkatan nyata, setelah para pelaku wisata memperoleh materi dan pembinaan.
“Harapan kita, 2027 itu langsung kita satu minggu (pendampingan tata kelola, red). Nanti kita sharing,” katanya.
Selain pendampingan, Mawardi menekankan pentingnya kolaborasi dengan pihak ketiga. Kerja sama tersebut dapat membuka peluang peningkatan kompetensi SDM, memperluas jaringan promosi, serta mendukung pengelolaan destinasi agar lebih berkembang.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah dan pelaku wisata tidak hanya terpaku pada satu destinasi unggulan. Sumbawa memiliki banyak potensi wisata yang perlu dikembangkan secara bersamaan. Sehingga, pilihan kunjungan wisatawan semakin beragam dan manfaat ekonomi pariwisata dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. (DS/02)
