Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa tengah mempersiapkan peluncuran Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana. Pemerintah daerah menjadwalkan, peluncuran unit layanan tersebut pada 3 Desember 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional.
Persiapan peluncuran itu menjadi perhatian dalam rapat koordinasi yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., bersama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa, perwakilan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana, serta Program SIAP SIAGA. Rapat berlangsung di Ruang Rapat H. Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Kamis 12 November 2026 lalu.
Sekda Sumbawa, Budi Prasetiyo yang ditemui, Jumat (13/11/2026), mengatakan dalam rapat tersebut, pembentukan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana merupakan langkah strategis pemerintah daerah, untuk memperkuat perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah ingin memastikan kelompok masyarakat tersebut memperoleh pemenuhan hak dan kebutuhan secara layak, terutama ketika menghadapi situasi darurat bencana.
Menurutnya, penyandang disabilitas membutuhkan perhatian khusus dalam setiap tahapan penanggulangan bencana. Mulai dari upaya mitigasi, kesiapsiagaan, proses evakuasi, hingga penanganan pada masa tanggap darurat dan pemulihan pascabencana.
Karena itu, Pemkab Sumbawa akan mengawali penguatan unit layanan tersebut dengan melakukan pendataan penyandang disabilitas secara menyeluruh. Pendataan akan menggunakan pendekatan berdasarkan nama dan alamat atau by name by address. Agar pemerintah memiliki informasi yang akurat mengenai keberadaan, kebutuhan, serta kondisi penyandang disabilitas di setiap wilayah.
Data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah perlindungan dan pelayanan kebencanaan. Dengan informasi yang terintegrasi, petugas dapat mengidentifikasi kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas, termasuk ketika pemerintah harus melakukan evakuasi maupun menyalurkan bantuan dalam situasi darurat.
Selain pendataan, pemerintah daerah juga akan memperkuat kapasitas dan mengoptimalkan peran Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana. Langkah ini bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, memperjelas koordinasi antarpihak, serta memastikan unit layanan dapat menjalankan fungsinya secara efektif.
Budi menilai penguatan kapasitas tersebut penting agar penyandang disabilitas tidak menghadapi hambatan dalam mengakses informasi, pelayanan, maupun bantuan ketika bencana terjadi. Pemerintah juga perlu memastikan setiap tahapan penanggulangan bencana mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan.
Ia menegaskan, pengembangan unit layanan ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem mitigasi dan penanggulangan bencana yang inklusif. Pemerintah ingin memberikan perlindungan yang setara kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan kondisi fisik maupun keterbatasan yang dimiliki.
“Ini merupakan komitmen kita untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal atau terabaikan dalam penanggulangan bencana (no one left behind),” tegasnya.
Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa pengembangan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana mendapat dukungan melalui Program Kemitraan Australia-Indonesia, yakni Program SIAP SIAGA. Dukungan kemitraan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan dan pelayanan kebencanaan yang memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemkab Sumbawa terus mematangkan berbagai persiapan menjelang peluncuran pada 3 Desember mendatang. Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan berbagai pihak agar unit layanan tersebut dapat menjalankan fungsi koordinasi, pendataan, penguatan kapasitas, serta pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. (DS/02)
