Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA– Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai mematangkan arah pembangunan daerah Tahun 2027 melalui Summit Penajaman Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Forum ini menjadi momentum bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyelaraskan program, mempertajam prioritas, serta memastikan setiap rencana pembangunan memiliki target dan ukuran kinerja yang jelas.
Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., didampingi Wakil Bupati, Drs. H. Mohamad Ansori, menghadiri kegiatan tersebut di Aula Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Senin (2/11/2026). Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.A.P., memimpin langsung jalannya pembahasan yang turut dihadiri para staf ahli bupati, asisten sekretaris daerah, seluruh kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Sumbawa.
Dalam arahannya, Sekda Sumbawa, Budi Prasetiyo menegaskan bahwa summit tersebut menjadi langkah awal untuk menyelaraskan rencana kerja seluruh perangkat daerah, dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2027. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap OPD menyusun program yang saling mendukung dan berorientasi pada sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
Budi menjelaskan, forum tersebut membahas dua agenda utama. Pertama, mendengarkan pemaparan rencana kerja pemerintah daerah. Kedua, mempersiapkan pembahasan lanjutan secara tatap muka pada 10 November 2026 mendatang.
Karena itu, ia meminta seluruh OPD menyiapkan materi presentasi secara matang. Setiap perangkat daerah perlu meninjau kembali rencana kerja, mengidentifikasi program prioritas, serta menyempurnakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 2027. Langkah tersebut diperlukan, agar pembahasan lanjutan berjalan lebih terarah dan menghasilkan dokumen perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, dalam kesempatan tersebut menyoroti pentingnya komunikasi dan koordinasi lintas perangkat daerah. Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan kerja sama yang solid, untuk mengawal berbagai program pembangunan. Terutama dalam mengawal Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Strategis Daerah (PSD).
Ansori meminta setiap OPD tidak hanya memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, tetapi juga aktif membangun koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Ia menilai, komunikasi yang baik akan membantu memperlancar pelaksanaan program. Sekaligus untuk mengantisipasi berbagai persoalan, yang berpotensi menghambat pekerjaan di lapangan.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah memperkuat semangat pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Seluruh perangkat daerah harus mengambil peran sesuai kewenangannya, dalam mendukung visi pembangunan Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera.
Sementara itu, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan bahwa penajaman RKPD 2027 harus mampu menerjemahkan arah kebijakan pembangunan menjadi program kerja yang konkret dan terukur. Ia meminta seluruh kepala OPD segera memperbaiki serta menyempurnakan rencana kerja masing-masing sebelum memasuki pembahasan lanjutan.
Bupati menginginkan setiap perangkat daerah datang dengan rancangan program yang telah matang, termasuk sasaran, target, dan langkah pelaksanaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mempercepat proses penyelarasan program tanpa harus kembali membahas hal-hal mendasar yang seharusnya sudah disiapkan oleh masing-masing OPD.
Jarot juga menekankan percepatan kinerja birokrasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi dapat membantu pemerintah daerah memantau perkembangan program secara berkala sekaligus memastikan setiap perangkat daerah menjalankan kegiatan sesuai target.
Ia meminta evaluasi progres pembangunan berlangsung setiap minggu. Melalui pemantauan tersebut, pemerintah daerah dapat mengetahui perkembangan pekerjaan, mengukur capaian masing-masing OPD, serta mendeteksi lebih awal kendala yang membutuhkan penanganan.
Jarot mengingatkan seluruh kepala OPD agar bergerak cepat dan bekerja optimal. Ia tidak menginginkan ada perangkat daerah yang tertinggal, dalam pencapaian target pembangunan. Setiap pimpinan OPD harus memastikan seluruh jajaran bekerja sesuai rencana dan mampu menunjukkan perkembangan kinerja yang dapat diukur.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si., M.Si., memaparkan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2027. Ia menjelaskan, perencanaan tersebut merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa 2025–2029.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengusung visi “Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera”. Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah daerah menetapkan lima misi, 17 tujuan, 33 sasaran, 10 Indikator Kinerja Utama (IKU), serta 45 program unggulan.
Adapun tema RKPD Tahun 2027 yakni “Memantapkan Daya Saing Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan SDM Unggul, Lingkungan Hijau Lestari, Pemerintahan Berkinerja, dan Peningkatan Produktivitas.”
Tema tersebut mengarahkan pembangunan pada sejumlah fokus utama. Pemerintah daerah akan memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, serta mendorong produktivitas dan hilirisasi produk unggulan daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga menempatkan percepatan penurunan angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan antarwilayah sebagai bagian penting dalam penyusunan prioritas 2027.
Dalam penajaman program, Bapperida turut mengidentifikasi sejumlah agenda strategis nasional dan daerah yang membutuhkan dukungan lintas perangkat daerah. Agenda tersebut meliputi pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, hilirisasi ayam terintegrasi, pengembangan kawasan garam nasional, kawasan transmigrasi, Sekolah Rakyat, SMA Unggulan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Samota, Koperasi Merah Putih, pembangunan rumah layak huni, pengembangan komoditas kopi, serta revitalisasi satuan pendidikan.
Pemerintah daerah juga memasukkan sejumlah program strategis daerah dalam prioritas pembangunan 2027. Di antaranya pembangunan lanjutan RSUD, revitalisasi puskesmas dan pasar tradisional, penanaman serta pemeliharaan pohon, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), dan penyediaan air bersih melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Air Ngelar.
Sektor infrastruktur dan pengembangan kawasan turut mendapat perhatian melalui rencana pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) dan pengembangan kawasan Kota Pusaka. Pemerintah daerah juga mendorong penguatan kalender kegiatan olahraga, budaya, dan pariwisata untuk mendukung pengembangan potensi daerah.
Melalui pembahasan tersebut, setiap OPD diminta mempertajam keterkaitan antara program kerja, sasaran pembangunan, dan indikator kinerja. Penyelarasan itu menjadi bagian dari persiapan pembahasan lanjutan RKPD 2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 10 November mendatang. (DS/02)
