Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA– Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa, terus mematangkan perencanaan program pembangunan infrastruktur daerah, terutama yang berkaitan dengan jaringan irigasi dan pengelolaan sumber daya air. Langkah ini dilakukan, untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, sekaligus memastikan setiap program sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Much. Sofyan, S.T, Senin (2/11/2026), mengatakan bahwa percepatan perencanaan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran. Melalui perencanaan yang lebih awal, pemerintah daerah dapat memetakan kebutuhan setiap wilayah berdasarkan kondisi lapangan dan skala prioritas.
Menurutnya, Dinas PUPR tidak hanya menyiapkan dokumen perencanaan, tetapi juga mulai mematangkan berbagai aspek teknis yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program. Persiapan tersebut berjalan secara paralel sembari menunggu penyelesaian tahapan administrasi dan pengesahan dari pihak terkait.
Sofyan menjelaskan, proses administrasi yang masih berjalan tidak serta-merta menghentikan seluruh tahapan persiapan. Sejumlah pekerjaan teknis tetap dapat dilakukan lebih awal. Agar, pemerintah daerah tidak kehilangan waktu, ketika seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi.
Dengan pola tersebut, Dinas PUPR dapat menyiapkan kebutuhan teknis setiap kegiatan, termasuk pemetaan lokasi, penyesuaian perencanaan, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Persiapan sejak dini juga diperlukan untuk memastikan setiap program memiliki dasar perencanaan yang matang sebelum memasuki tahap pelaksanaan.
Ia menyebutkan, kebutuhan pembangunan infrastruktur tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Sumbawa. Salah satu perhatian utama pemerintah daerah, adalah peningkatan jaringan irigasi dan sarana pendukung sumber daya air yang memiliki peran strategis, dalam menunjang aktivitas masyarakat, khususnya sektor pertanian.
“Kebutuhan infrastruktur tersebut tersebar di sejumlah wilayah, termasuk jaringan irigasi dan sarana pendukung sumber daya air yang berperan penting dalam menunjang aktivitas masyarakat, khususnya sektor pertanian. Karena itu, koordinasi lintas sektor, kesiapan teknis, serta kesesuaian perencanaan dengan kebutuhan di lapangan menjadi perhatian agar pelaksanaan program berjalan efektif dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan jaringan irigasi membutuhkan perencanaan yang cermat. Karena, berkaitan langsung dengan kebutuhan pengairan lahan pertanian. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap kegiatan menyasar lokasi yang membutuhkan penanganan, serta mempertimbangkan kondisi infrastruktur yang sudah tersedia.
Selain itu, koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam mempersiapkan program. Langkah tersebut diperlukan, agar perencanaan yang disusun tidak tumpang tindih dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan di masing-masing wilayah.
Terkait jadwal pekerjaan, Sofyan menjelaskan bahwa pelaksanaan setiap program tidak selalu dapat berlangsung secara bersamaan. Masing-masing kegiatan, memiliki tahapan dan tingkat kesiapan berbeda, sehingga waktu pelaksanaannya akan menyesuaikan perkembangan perencanaan, kelengkapan administrasi, serta persyaratan teknis.
Karena itu, Dinas PUPR akan mengatur tahapan pelaksanaan berdasarkan kesiapan masing-masing kegiatan. Program yang telah memenuhi seluruh persyaratan dapat memasuki tahap berikutnya, sementara kegiatan yang masih membutuhkan penyempurnaan akan melanjutkan proses persiapan.
Ia menegaskan, seluruh tahapan tersebut harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Kesiapan dokumen, aspek teknis, serta koordinasi dengan pihak terkait menjadi perhatian agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana.
Melalui persiapan yang dilakukan secara bertahap dan paralel, Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa terus mendorong agar setiap program infrastruktur dapat memasuki tahap pelaksanaan sesuai tingkat kesiapan masing-masing kegiatan. Penataan tahapan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat. (DS/02)
