Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA— Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh secara terpadu dan berkelanjutan.
Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P, menyampaikan komitmen tersebut saat menghadiri Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Forum itu mempertemukan pemerintah pusat dan daerah untuk menyatukan langkah dalam menangani persoalan permukiman kumuh. Pemerintah juga membahas penyelarasan kebijakan dan program agar intervensi di setiap daerah dapat berjalan lebih efektif sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah.
Bupati menilai pemerintah tidak bisa menangani permukiman kumuh hanya melalui pembangunan fisik. Pemerintah perlu memastikan warga mendapatkan lingkungan hunian yang sehat, aman, nyaman, dan layak.
“Forum ini menjadi ruang penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan penanganan permukiman kumuh yang terpadu, berkelanjutan, dan tepat sasaran,” ujar Bupati.
Menurut Bupati, pemerintah perlu menggabungkan pembangunan infrastruktur dengan peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat. Pendekatan tersebut dapat mendorong penanganan kawasan kumuh yang tidak berhenti pada pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana.
Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang tinggal di kawasan sasaran. Penanganan yang terpadu dapat mengarahkan intervensi sesuai persoalan dan kebutuhan warga di setiap wilayah.
“Ikhtiar ini bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang sehat, aman, layak, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik,” tegasnya.
Bupati mengatakan, sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh. Koordinasi yang kuat dapat membantu pemerintah menyelaraskan perencanaan, program, serta dukungan yang dibutuhkan daerah.
Pemkab Sumbawa melalui koordinasi tersebut mendorong agar program penanganan kawasan kumuh memperhatikan karakteristik wilayah. Pemerintah daerah juga berupaya menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan program dan dukungan pemerintah pusat.
Koordinasi lintas pemerintahan itu mencakup upaya menyatukan arah pembangunan agar intervensi terhadap kawasan kumuh dapat berjalan lebih terukur. Pemkab Sumbawa juga menempatkan peningkatan kualitas lingkungan sebagai bagian dari pembangunan daerah.
Bupati mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong pembangunan yang menggabungkan peningkatan infrastruktur dengan kualitas lingkungan permukiman. Pendekatan itu diarahkan untuk mendukung penyediaan kawasan hunian yang lebih tertata bagi masyarakat.
“Dengan kolaborasi yang semakin kuat, penanganan permukiman kumuh diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga masyarakat Sumbawa dapat menikmati kawasan hunian yang semakin tertata dan layak,” pungkasnya. (DS/02)
