Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA— Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai memacu pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui arah kebijakan pembangunan 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 5,20 persen, menekan angka pengangguran dan kemiskinan, serta memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan.
Arah pembangunan tersebut disampaikan Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., dalam Sidang Paripurna Pertama DPRD Kabupaten Sumbawa, Selasa (11/8/2026). Sidang tersebut mengagendakan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Bupati mengatakan, penyusunan KUA dan PPAS menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen tersebut akan menjadi dasar pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD untuk menentukan program serta alokasi anggaran pembangunan pada 2027.
Pemkab Sumbawa mengusung tema pembangunan 2027, yakni “Memantapkan Daya Saing Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan SDM Unggul, Lingkungan Hijau Lestari, Pemerintahan Berkinerja, dan Peningkatan Produktivitas.”
Tema itu menjadi pijakan pemerintah dalam mengarahkan anggaran agar tidak sekadar terserap, tetapi mampu mendorong produktivitas ekonomi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Bupati memaparkan sejumlah target makro yang hendak dicapai pada 2027. Pemkab Sumbawa menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 4,93 hingga 5,20 persen. Pemerintah juga menargetkan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp37,14 juta hingga Rp37,55 juta.
Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 2,24 hingga 2,47 persen. Sementara tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke kisaran 9,80 hingga 10,80 persen.
Pemkab juga berupaya menekan ketimpangan ekonomi. Gini Ratio ditargetkan berada pada kisaran 0,326 hingga 0,378.
Di sisi pembangunan manusia, pemerintah menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 74,83. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditargetkan mencapai 81,26, sedangkan Indeks Inovasi Daerah dipatok sebesar 53,02. Adapun Indeks Daya Saing Daerah ditargetkan mencapai 4,21.
Untuk mengejar berbagai target tersebut, Pemkab Sumbawa menetapkan lima arah prioritas pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program 2027.
Prioritas pertama menyasar penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Pemerintah akan meningkatkan akses dan mutu pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, mempercepat penurunan stunting, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta mengembangkan karakter, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
Prioritas kedua berfokus pada penguatan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan dan hilirisasi. Pemkab akan meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan serta mendorong pengolahan produk unggulan agar menghasilkan nilai tambah lebih besar.
Pemerintah juga akan memperkuat UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif, membuka ruang investasi, serta meningkatkan ketahanan pangan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Prioritas ketiga menyasar pemerataan infrastruktur wilayah dan peningkatan daya dukung lingkungan hidup. Pemkab akan memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan infrastruktur dasar dan pertanian, serta memperbaiki kawasan produksi.
Pemerintah juga akan meningkatkan kualitas permukiman dan layanan persampahan, air bersih, serta sanitasi. Program Sumbawa Hijau Lestari dan mitigasi bencana menjadi bagian dari upaya menjaga pembangunan tetap berkelanjutan.
Prioritas keempat diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah akan melanjutkan reformasi birokrasi, memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperbaiki perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.
Pemkab juga akan memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintahan agar setiap program dan anggaran memiliki hasil yang terukur.
Prioritas kelima menitikberatkan pada percepatan penurunan kemiskinan dan penguatan ketahanan sosial budaya. Pemerintah akan memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta menjaga nilai sosial dan budaya daerah.
Untuk membiayai agenda pembangunan tersebut, Pemkab Sumbawa memproyeksikan pendapatan daerah dalam rancangan KUA-PPAS 2027 sebesar Rp1,92 triliun.
Angka tersebut meningkat Rp25,04 miliar atau 1,32 persen dibandingkan target pendapatan dalam APBD 2026 yang mencapai Rp1,895 triliun.
Pendapatan itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp269,78 miliar, pendapatan transfer Rp1,64 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8,94 miliar.
Bupati menegaskan, pemerintah daerah akan terus memperkuat kemandirian fiskal di tengah kecenderungan penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Pemkab akan mengoptimalkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan, mengoptimalkan aset daerah, serta mengelola dana transfer secara adaptif. Pemerintah juga akan menyelaraskan program prioritas daerah dengan kebijakan nasional.
“Di tengah kecenderungan penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat, kita akan terus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan anggaran yang adaptif,” kata Bupati.
Sementara itu, belanja daerah pada 2027 direncanakan mencapai Rp1,93 triliun. Angka tersebut meningkat Rp17,05 miliar atau 0,89 persen dibandingkan belanja daerah dalam APBD 2026 sebesar Rp1,92 triliun.
Belanja tersebut meliputi belanja operasi sebesar Rp1,56 triliun, belanja modal Rp95,33 miliar, belanja tidak terduga Rp20 miliar, serta belanja transfer Rp254,11 miliar.
Bupati menegaskan pemerintah akan mengarahkan belanja daerah pada program yang lebih produktif. Pemkab menerapkan prinsip money follows priority dan value for money untuk memastikan anggaran memberikan manfaat optimal.
Pemerintah akan memprioritaskan belanja wajib dan mengikat, mempercepat transformasi ekonomi, memperluas pemerataan infrastruktur berkelanjutan, serta mengefisienkan belanja operasional.
Strategi tersebut diharapkan mampu menciptakan ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai program pembangunan strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bupati berharap pembahasan rancangan KUA dan PPAS 2027 bersama DPRD berlangsung mendalam dan konstruktif. Pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat menyatukan pandangan dalam menetapkan prioritas pembangunan sekaligus memastikan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Komitmen bersama ini akan bermuara pada tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 yang tepat waktu dan berkualitas,” demikian harapan Bupati Sumbawa. (DS/02)
