Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa bergerak menyiapkan dukungan bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat (SR). Selain mengusulkan bantuan modal usaha, Pemkab juga mengajukan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik orang tua siswa kepada Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Usulan tersebut kini menunggu proses penilaian dari pemerintah pusat. Pemkab Sumbawa berharap, bantuan segera turun sehingga dapat meringankan beban ekonomi keluarga siswa Sekolah Rakyat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Riset Daerah (Bapperida) Sumbawa melalui Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), Dr. Rusmayadi, mengatakan Pemkab telah menyampaikan proposal bantuan tersebut kepada Kemensos.
Ia menjelaskan, bantuan bagi orang tua siswa merupakan bagian dari dukungan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Bentuk dukungan yang disiapkan tidak hanya menyasar pendidikan, tetapi juga kondisi ekonomi dan tempat tinggal keluarga siswa.
“Sesuai dengan informasi awal pemerintah pusat melalui Kemensos itu, orang tua siswa Sekolah Rakyat akan dibantu dalam bentuk modal usaha dan perbaikan rumah. Sudah kita ajukan juga proposalnya melalui Kemensos,” kata Rusmayadi kepada wartawan, Selasa (11/8/2026).
Menurut dia, Pemkab Sumbawa saat ini tinggal menunggu tahapan penilaian dari Kemensos. Pemerintah daerah berharap proses tersebut segera dilakukan agar usulan yang telah disampaikan dapat memperoleh tindak lanjut.
“Semoga Kemensos segera melakukan penilaian untuk mendapatkan intervensi,” harapnya.
Di sisi lain, pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Sumbawa juga masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Pemkab Sumbawa telah menyiapkan lahan dan dokumen pendukung, sementara penetapan pembangunan masih berada di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI.
Rusmayadi menyebutkan, lokasi yang direncanakan untuk pembangunan gedung permanen tersebut berada di Labuhan Badas. Pemkab Sumbawa memastikan kesiapan daerah sudah tidak menjadi kendala.
“Hingga hari ini kita masih menunggu penetapan dari Kementerian PU. Rencana hingga saat ini pembangunan permanennya di Labuhan Badas,” ungkapnya.
Untuk memastikan seluruh persyaratan pembangunan terpenuhi, pemerintah daerah dijadwalkan mengikuti desk bersama Kemensos pada 12-13 Agustus 2026. Pertemuan tersebut akan membahas kesiapan lahan dan dokumen sekaligus menyamakan persepsi terkait tahapan pembangunan.
Rusmayadi menegaskan, Pemkab Sumbawa telah mempersiapkan seluruh kebutuhan yang menjadi kewenangan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah kini hanya menunggu keputusan pemerintah pusat terkait penetapan pembangunan gedung permanen.
“Dari pemerintah daerah sendiri baik lahan maupun dokumennya sudah sangat siap. Tinggal kita tunggu keputusan penetapan proses pembangunan,” ujarnya.
Pemkab Sumbawa berharap pembangunan gedung permanen dapat direalisasikan tahun ini. Gedung tersebut dinilai mendesak karena fasilitas yang digunakan saat ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan penerimaan siswa baru.
Untuk sementara, Sekolah Rakyat masih menggunakan gedung SMPN 4 Sumbawa. Kondisi tersebut membuat ruang yang tersedia terbatas, sehingga pemerintah daerah belum dapat melakukan penerimaan siswa baru secara maksimal.
“Sampai hari ini masih meminjam di SMPN 4 Sumbawa dan tidak bisa memenuhi ruangan penerimaan siswa baru. Sehingga nanti kita akan rekrutmen setelah pembangunannya selesai,” pungkas Rusmayadi. (DS/02)
