Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA– Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Sumbawa menyatakan komitmennya mengawal pelaksanaan program strategis nasional di daerah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus mendorong pemerintah daerah menyiapkan sumber daya manusia lokal untuk menyambut operasional tambang Dodo-Rinti. Komitmen tersebut disampaikan bersamaan dengan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Pandangan umum Fraksi NasDem disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem, Edy Syarifuddin, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (9/7/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD, HM. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., didampingi unsur pimpinan DPRD lainnya serta dihadiri Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, bersama jajaran pemerintah daerah.
Fraksi NasDem mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah mempertahankan opini WTP. Menurut Edy, capaian tersebut menunjukkan laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan. Namun, opini WTP tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir.
“Capaian ini harus menjadi instrumen untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Fraksi NasDem juga mencermati kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Sumbawa sepanjang Tahun Anggaran 2025. Pendapatan daerah terealisasi sebesar 101,28 persen dari target, sedangkan realisasi belanja mencapai Rp2,257 triliun atau 92,93 persen dari pagu anggaran sebesar Rp2,429 triliun. Kondisi tersebut menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp201,68 miliar.
Menurut Fraksi NasDem, realisasi belanja yang belum optimal perlu menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program pembangunan lebih efektif. Fraksi meminta pemerintah daerah meningkatkan kualitas belanja, terutama belanja modal yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, kawasan pesisir, dan pembangunan infrastruktur.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi NasDem juga menyampaikan tujuh rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah.
Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah dukungan terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurut Fraksi NasDem, kedua program tersebut berpotensi memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
Fraksi juga mendorong keberlanjutan Program Sumbawa Hijau Lestari melalui gerakan penanaman pohon yang melibatkan aparatur sipil negara, pelajar, komunitas, dan berbagai mitra pembangunan sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan.
Di bidang kesehatan, NasDem meminta pemerintah memastikan pembangunan RSUD Sumbawa di kawasan Sering terus berlanjut agar pemerataan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat dapat segera terwujud.
Fraksi NasDem turut menyoroti kesiapan Kabupaten Sumbawa menghadapi rencana operasional tambang Dodo-Rinti yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Pemerintah daerah diminta meningkatkan kapasitas laboratorium pengujian material, memperkuat peralatan teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta memodernisasi fasilitas uji KIR Dinas Perhubungan sebagai bagian dari pengawasan sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah.
Selain itu, pemerintah daerah didorong menyiapkan tenaga kerja lokal melalui kerja sama dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Balai Latihan Kerja (BLK), serta sekolah-sekolah vokasi. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat Sumbawa memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan industri pertambangan sehingga mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja di daerahnya sendiri.
Pada sektor infrastruktur, Fraksi NasDem meminta pemerintah memprioritaskan peningkatan ruas jalan Teluk Santung–Labu Jontal serta mempercepat pembangunan Jalan Lingkar Batu Banda. Kedua ruas tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi, pertanian, perikanan, dan pengembangan sektor pariwisata.
Fraksi juga meminta pemerintah daerah membenahi tata kelola wisata Hiu Paus agar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin optimal sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.
Selain itu, NasDem mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penataan Pasar Utan, baik terkait relokasi pedagang maupun pengelolaan pasar, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mampu mengakomodasi kepentingan pedagang dan masyarakat.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Partai NasDem menyatakan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 layak dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Fraksi menegaskan akan terus mengawal pembahasan di tingkat panitia khusus agar pengelolaan APBD semakin efektif dan mampu mendukung terwujudnya pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa. (DS/02)
