Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA– Pemerintah Kabupaten Sumbawa membutuhkan anggaran sekitar Rp249 miliar untuk merealisasikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ai Ngelar. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun unit air baku, instalasi produksi air bersih, serta jaringan distribusi utama sebagai solusi jangka panjang dalam mengatasi defisit kebutuhan air bersih di wilayah perkotaan dan kawasan pengembangan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa melalui Kepala Bidang Air Minum dan Sanitasi, Abdul Azis, mengatakan kebutuhan anggaran itu terdiri atas sekitar Rp100 miliar untuk pembangunan unit air baku dan lebih dari Rp149 miliar untuk pembangunan instalasi produksi air minum beserta jaringan distribusi utama.
“Pembangunan unit air baku membutuhkan anggaran lebih dari Rp100 miliar, sedangkan unit produksi dan jaringan distribusi utama diperkirakan memerlukan sekitar Rp149 miliar,” ujarnya, Selasa (7/7/2026).
Menurut Azis, usulan pembangunan SPAM Ai Ngelar telah disampaikan kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Nusa Tenggara Barat. Namun, sebelum proyek dapat direalisasikan, pemerintah daerah diminta melakukan peninjauan kembali terhadap Detail Engineering Design (DED), terutama berkaitan dengan kebutuhan kapasitas air baku.
Ia menjelaskan, dalam perencanaan awal yang disusun pada 2025, kapasitas debit air yang dirancang sebesar 100 liter per detik. Namun, perkembangan wilayah, pertumbuhan jumlah penduduk, serta meningkatnya kebutuhan air bersih menyebabkan kapasitas tersebut dinilai tidak lagi memadai.
“Perencanaan awal menetapkan kapasitas 100 liter per detik. Setelah dilakukan evaluasi, kebutuhan itu dipandang sudah tidak mencukupi sehingga DED harus direviu agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini,” katanya.
Berdasarkan hasil kajian sementara, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengusulkan peningkatan kapasitas menjadi 165 liter per detik. Penambahan debit tersebut diharapkan mampu menutupi kekurangan pasokan air bersih yang selama ini masih terjadi, sekaligus mengantisipasi meningkatnya kebutuhan akibat pertumbuhan kawasan permukiman dan pelaksanaan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN).
Azis mengungkapkan, saat ini Kota Sumbawa Besar masih mengalami defisit pasokan air bersih lebih dari 150 liter per detik. Karena itu, pembangunan SPAM Ai Ngelar dipandang menjadi salah satu solusi utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa tahun mendatang.
“Di wilayah perkotaan saja kita masih mengalami defisit lebih dari 150 liter per detik. Belum lagi adanya kebutuhan untuk mendukung sejumlah Proyek Strategis Nasional. Karena itu kami mengusulkan peningkatan kapasitas menjadi 165 liter per detik melalui SPAM Ai Ngelar,” jelasnya.
Ia optimistis proyek tersebut dapat mulai dilaksanakan pada 2027 melalui skema kontrak tahun jamak (multiyears). Namun, hal itu bergantung pada penyelesaian proses reviu DED yang ditargetkan rampung paling lambat September 2026.
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini terus mempercepat pembahasan dokumen teknis agar seluruh tahapan perencanaan dapat diselesaikan sesuai jadwal.
“Kami sedang mempercepat seluruh proses pembahasan. Targetnya, seluruh revisi DED sudah final paling lambat September sehingga tahapan berikutnya dapat segera berjalan,” katanya.
Apabila dokumen teknis selesai tepat waktu, proses lelang pembangunan fisik ditargetkan dimulai pada Januari 2027. Paket pekerjaan meliputi pembangunan unit air baku, instalasi pengolahan air (IPA), jaringan distribusi utama, pembangunan reservoir di kawasan Samota, hingga pengembangan jaringan perpipaan menuju permukiman masyarakat.
Azis menambahkan, perubahan kapasitas debit air juga akan berdampak pada penyesuaian lokasi sejumlah infrastruktur pendukung, termasuk instalasi pengolahan air, reservoir, dan jalur distribusi utama. Karena itu, pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan secara menyeluruh.
Selain itu, pemerintah daerah juga memperkirakan akan kembali melakukan pembebasan lahan masyarakat. Langkah tersebut diperlukan karena adanya perubahan trase jaringan utama dan penyesuaian lokasi beberapa fasilitas pendukung akibat peningkatan kapasitas layanan.
“Kemungkinan akan ada pembebasan lahan tambahan karena adanya perubahan desain. Saat ini kami masih membahas secara rinci pola pelaksanaannya agar proses tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan,” pungkasnya. (DS/02)
