Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA– Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terus mendorong hilirisasi dan industrialisasi sektor perikanan sebagai strategi meningkatkan nilai tambah hasil perikanan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Kebijakan tersebut diarahkan agar komoditas perikanan tidak lagi dipasarkan hanya dalam bentuk bahan baku, tetapi diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi yang mampu bersaing di pasar regional hingga internasional.
Penguatan hilirisasi dilakukan melalui pendampingan intensif kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar) yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Pendampingan tersebut mencakup peningkatan kapasitas produksi, legalitas usaha, pemasaran, hingga akses pembiayaan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa melalui Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), Heri Sucitra, S.Pi., Selasa (7/7/2026), mengatakan hilirisasi menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memperkuat ketahanan pangan berbasis sumber daya kelautan.
Menurutnya, keberhasilan hilirisasi tidak cukup hanya didukung peningkatan produksi, tetapi juga membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan agar pelaku usaha mampu menghasilkan produk yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan memiliki daya saing tinggi.
“Hilirisasi produk perikanan tidak cukup hanya berhenti pada dukungan produksi. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan kepada para pelaku usaha,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu bentuk dukungan pemerintah adalah penyediaan sarana dan prasarana pengolahan serta pemasaran hasil perikanan. Bantuan yang diberikan meliputi peralatan produksi untuk pembuatan bakso ikan, abon, kerupuk ikan, ikan kering, terasi dan berbagai produk olahan lainnya. Selain itu, DKP juga menyediakan peralatan pemasaran seperti cool box dan timbangan, fasilitas pendukung sistem rantai dingin berupa freezer, cold storage, kendaraan berpendingin, hingga rehabilitasi bangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI).
Tidak hanya itu, DKP juga rutin menyelenggarakan pelatihan diversifikasi produk bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta berbagai lembaga mitra, seperti Coastal Environmental and Fisheries (CEF) dan Bentang Alam Nusantara. Pelatihan dilaksanakan secara luring maupun daring untuk meningkatkan keterampilan pelaku usaha dalam mengembangkan produk olahan yang inovatif.
Pada aspek legalitas usaha, DKP memfasilitasi pengurusan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui pembinaan langsung di lokasi produksi agar memenuhi standar Good Manufacturing Practices (GMP). Selain itu, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, serta Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membantu penerbitan izin edar PIRT maupun MD BPOM, serta sertifikasi halal.
Pendampingan juga dilakukan dalam penguatan manajemen usaha. Penyuluh perikanan diterjunkan untuk membimbing kelompok usaha menyusun laporan produksi, administrasi, hingga pencatatan keuangan sederhana. Bagi kelompok yang dinilai siap mengembangkan usahanya, DKP memberikan rekomendasi memperoleh akses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dibidang pemasaran, DKP membantu pelaku usaha melakukan pembaruan desain kemasan agar lebih menarik, informatif, dan memenuhi standar pemasaran modern. Produk juga dipromosikan melalui berbagai kegiatan seperti pameran, festival kuliner, Safari Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan), pasar murah, serta pemanfaatan media sosial dan berbagai platform perdagangan digital untuk memperluas jangkauan pasar.
Saat ini, tercatat sebanyak 135 Poklahsar aktif menjadi binaan DKP Kabupaten Sumbawa. Dari jumlah tersebut, 84 kelompok bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan dengan berbagai produk, antara lain abon tuna dan cakalang, kerupuk ikan, bakso ikan, stik ikan, stik rumput laut, dodol rumput laut, terasi, bandeng presto, nugget ikan, sempol ikan, olahan rajungan, sambal cumi, hingga garam beryodium.
Nilai produksi seluruh kelompok tersebut mencapai sekitar Rp32,8 miliar per tahun. Produk-produk olahan itu tidak hanya dipasarkan di wilayah Sumbawa dan sejumlah daerah di Indonesia, tetapi juga telah menembus pasar internasional, di antaranya Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia.
Menurut Heri, sektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan memiliki potensi besar menjadi salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, program hilirisasi dan industrialisasi terus diperkuat agar mampu meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pelaku usaha.
Program tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong peningkatan nilai tambah komoditas sumber daya alam, termasuk hasil kelautan dan perikanan, sehingga tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah.
“Kedepan, sinergi antara pemerintah daerah, Poklahsar, penyuluh perikanan, serta berbagai mitra diharapkan terus diperkuat agar produk olahan perikanan Sumbawa semakin berdaya saing, memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, serta mampu menembus pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional,” pungkasnya. (DS/02)
