Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA– Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kinerja. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pertemuan dan diskusi antara Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., dengan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Adrian Puspawijaya, Ak., M.E., di Ruang Rapat Bupati Sumbawa, Rabu (3/6/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Inspektur Kabupaten Sumbawa, serta sejumlah pejabat dan pihak terkait lainnya. Diskusi berlangsung dalam suasana konstruktif dengan fokus pada upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.
Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, menyampaikan apresiasi kepada BPKP NTB yang selama ini terus memberikan pendampingan dan dukungan kepada pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, peran BPKP sangat strategis dalam membantu daerah memperbaiki sistem pengelolaan pemerintahan sekaligus memperkuat budaya kerja yang mengedepankan akuntabilitas dan profesionalisme.
“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan pendampingan yang diberikan BPKP. Harapannya, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sumbawa akan semakin baik, sehingga mampu meningkatkan kualitas kompetensi aparatur, auditor, maupun pengawas internal, sekaligus mempercepat pelaksanaan program pembangunan dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan prosedur yang berlaku,” ujar Bupati.
Ia menegaskan bahwa tantangan pembangunan saat ini menuntut pemerintah daerah untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur serta penguatan sistem pengawasan menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Adrian Puspawijaya, menjelaskan bahwa kunjungan dan diskusi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan BPKP Pusat dalam rangka memperkuat evaluasi, perencanaan, dan penganggaran pembangunan di daerah.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian program pendampingan yang secara berkelanjutan dilakukan BPKP kepada pemerintah daerah. Tujuannya tidak hanya memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, tetapi juga mengawal keberhasilan program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah pusat maupun daerah.
“BPKP memiliki tugas mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah. Pendampingan ini telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir sebagai bentuk komitmen untuk memastikan setiap program pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelas Adrian.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa BPKP tidak hanya berperan dalam pengawasan dan evaluasi program pemerintah, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola di lingkungan pemerintah daerah secara menyeluruh. Hal tersebut mencakup peningkatan kapabilitas sumber daya manusia aparatur, penguatan fungsi pengawasan internal oleh inspektorat, hingga pengembangan kapasitas kelembagaan.
Selain itu, BPKP juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar mampu dikelola secara profesional, sehat, dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang baik, BUMD dan BUMDes diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam membangun sistem pemerintahan yang semakin akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui sinergi dengan BPKP, pemerintah daerah berharap dapat memperkuat kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan program pembangunan sehingga tujuan pembangunan daerah dapat dicapai secara optimal. (DS/02)
