Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA – Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai mengantisipasi potensi kenaikan harga elpiji bersubsidi dengan memperketat distribusi dan melakukan klasifikasi penerima agar tepat sasaran. Langkah ini diambil di tengah keterbatasan kuota elpiji yang saat ini masih berada di bawah kebutuhan masyarakat.
Kepala Bagian Ekonomi Setda Sumbawa, Ivan Indrajaya, mengatakan hingga kini proses pendataan masyarakat yang berhak menerima elpiji bersubsidi masih berlangsung. Pendataan tersebut difokuskan pada kelompok prioritas sesuai regulasi, yakni rumah tangga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Karena dalam regulasi, elpiji ini untuk masyarakat rumah tangga dan pelaku UMKM,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Ia menjelaskan, kondisi kuota yang terbatas ditambah rencana kenaikan harga berpotensi memicu persoalan di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak menetapkan pelanggan baru, melainkan mengklasifikasikan dan memprioritaskan masyarakat yang memang berhak menerima.
Menurutnya, kriteria dan klasifikasi penerima di Sumbawa saat ini tengah disusun agar distribusi bisa lebih terarah. Meski demikian, ia mengakui bahwa sistem tersebut belum tentu menjamin penyaluran 100 persen tepat sasaran.
“Minimal pemerintah sudah mengetahui kondisi riil di lapangan, terutama terkait kebutuhan yang seharusnya,” katanya.
Sebagai langkah pengawasan, Pemda Sumbawa juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Elpiji yang melibatkan agen dan pangkalan. Satgas ini bertugas melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna mencegah praktik penimbunan yang kerap menjadi penyebab kelangkaan.
Dalam sejumlah sidak, ditemukan adanya restoran besar yang menggunakan elpiji bersubsidi. Praktik tersebut menjadi salah satu target pengawasan, meski diakui sidak tidak dapat dilakukan selama 24 jam penuh.
Selain itu, pemerintah daerah juga tengah mendorong penggunaan sistem kontrol distribusi, seperti pembelian dengan kupon, Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga usulan penggunaan sidik jari. Sistem ini diharapkan dapat membatasi pembelian hanya kepada masyarakat yang telah terdata.
Ivan mencontohkan, di tingkat pangkalan, distribusi dapat disesuaikan dengan data warga setempat. “Misalnya di satu desa, pangkalan memprioritaskan 50 orang, itu yang menjadi dasar penjualan,” jelasnya.
Meski optimistis sistem klasifikasi dapat meningkatkan ketepatan distribusi, ia tidak menampik adanya tantangan di lapangan. Salah satunya adalah tingginya godaan untuk menjual kembali elpiji bersubsidi karena adanya pihak yang berani membeli di atas harga eceran tertinggi (HET).
Di sisi lain, pemerintah juga masih menyelidiki indikasi peredaran elpiji oplosan yang diduga turut memicu distorsi harga dan kelangkaan di pasaran.
Terkait rencana kenaikan harga elpiji bersubsidi, Ivan mengaku hingga kini belum menerima informasi resmi dari pemerintah pusat. Informasi yang beredar, kata dia, masih sebatas pemberitaan di media massa. (DS/02)
