Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terus memperkuat upaya restorasi mangrove di wilayah pesisir. Langkah ini sejalan dengan program Blue Economy atau Ekonomi Biru yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai strategi menjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Kepala DKP Kabupaten Sumbawa, Rahmat Hidayat, S.Pi., M.T, didampingi Kabid Perikanan Tangkap, H. Burhanuddin, S.Pi, mengungkapkan bahwa Sumbawa memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem mangrove di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dari total luas hutan mangrove di NTB yang mencapai 12.412 hektare, sekitar 6.920 hektare atau 55,75 persen berada di Kabupaten Sumbawa.
“Sebaran hutan mangrove di Sumbawa meliputi 18 kecamatan dan 65 desa pesisir, dengan kondisi vegetasi bervariasi. Sebanyak 2.907 hektare dalam kondisi lebat terutama di Kecamatan Alas dan Buer, 1.579 hektare dalam kondisi sedang, serta 2.435 hektare dalam kondisi jarang,” jelas Rahmat Hidayat, Senin (25/8/2025).
Menurutnya, upaya restorasi dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui program pemerintah pusat maupun inisiatif dari berbagai pihak. Setiap tahun, terdapat program penanaman kembali mangrove yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Kehutanan. Selain itu, pihak swasta juga ikut berkontribusi. Salah satunya PT Freeport Indonesia yang pekan lalu melaksanakan penanaman mangrove di Desa Pukat, Kecamatan Utan.
Rahmat menegaskan, keberadaan mangrove memiliki fungsi vital, tidak hanya sebagai tempat hidup biota laut, tetapi juga untuk menjaga garis pantai dari abrasi, menyerap karbon dioksida, serta berperan dalam mitigasi perubahan iklim akibat pemanasan global.
“Restorasi mangrove menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dan mendukung pengembangan ekonomi biru. Dengan ekosistem yang terjaga, masyarakat pesisir akan mendapatkan manfaat baik dari sisi ekologi maupun ekonomi,” pungkasnya. (DS/02)
