Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA– Pemerintah Kabupaten Sumbawa, menyiapkan cadangan pangan pemerintah untuk mengantisipasi potensi kekurangan pangan selama musim kemarau. Cadangan tersebut juga berfungsi melindungi masyarakat miskin, dari dampak gejolak harga beras yang dapat mengganggu kemampuan mereka memenuhi kebutuhan pangan.
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa, Syaikhuddin, mengatakan cadangan pangan pemerintah selama ini dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, seperti banjir dan kebakaran. Namun, pemerintah juga dapat menggunakan cadangan tersebut untuk mengantisipasi persoalan pangan akibat kenaikan harga.
Menurutnya, pemerintah dapat menyalurkan cadangan pangan kepada masyarakat, apabila terjadi gejolak harga beras selama musim kemarau. Skema penyaluran ini, berbeda dengan operasi pasar pada umumnya. Karena, pemerintah memberikan bantuan secara gratis kepada masyarakat miskin.
“Jika terjadi gejolak harga pangan, maka kemampuan masyarakat pasti terganggu. Inilah fungsi cadangan pangan,” ujarnya, Rabu (14/10/2026).
Syaikhuddin menjelaskan, pihaknya saat ini tengah melakukan harmonisasi rancangan peraturan daerah (perda), tentang penyerapan cadangan pangan. Melalui rancangan tersebut, pemerintah mengusulkan perluasan sasaran penyaluran cadangan pangan, agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
Selain untuk masyarakat terdampak bencana, pemerintah mengusulkan agar cadangan pangan juga dapat diberikan kepada masyarakat, yang mengalami kesulitan mengakses bahan pangan. Salah satu pertimbangannya, ialah rendahnya tingkat konsumsi pangan per kapita di wilayah tertentu.
Perluasan sasaran tersebut diharapkan dapat memperkuat langkah pemerintah, dalam menjaga akses masyarakat terhadap bahan pangan. Dengan demikian, pemerintah memiliki ruang lebih luas untuk melakukan intervensi, ketika masyarakat menghadapi kesulitan memperoleh kebutuhan pokok.
Meski demikian, Syaikhuddin memastikan Kabupaten Sumbawa belum mengalami kekurangan pangan. Ketersediaan bahan pangan saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.
Persoalan yang menjadi perhatian pemerintah saat ini, justru kenaikan harga daging ayam. Dinas Ketahanan Pangan tengah menelusuri penyebab lonjakan harga tersebut, untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kondisi pasar.
Disisi lain, pemerintah tetap memperhatikan kecukupan cadangan pangan, untuk menghadapi kemungkinan perubahan kondisi selama musim kemarau. Syaikhuddin menjelaskan, pemerintah daerah perlu menjaga ketersediaan cadangan agar dapat segera menyalurkannya, ketika muncul gangguan terhadap akses pangan masyarakat.
Selain itu, cadangan pangan awal tahun minimal 10 persen dari jumlah yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Misalnya, Bapanas menetapkan cadangan pangan sebanyak 113 ton, jumlah cadangan pangan awal tahun ini di Sumbawa sebanyak 15 ton. Jumlah ini diatas target yang ditetapkan oleh Bapanas.
Untuk tahun depan, pihaknya berharap jumlah cadangan pangan pada awal tahun setidaknya dapat dipertahankan pada tingkat yang sama. Upaya itu diperlukan agar pemerintah daerah tetap memiliki persediaan untuk menangani kondisi darurat maupun gejolak harga pangan.
Selain memantau stok, Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan analisis melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Analisis tersebut membantu pemerintah memperkirakan ketersediaan pangan dalam tiga hingga empat bulan kedepan, berdasarkan perkembangan luas tanam dan kondisi pertanian.
Syaikhuddin menjelaskan, perubahan jadwal tanam dapat memengaruhi ketersediaan pangan pada periode berikutnya. Jika petani mengalami pergeseran waktu tanam yang signifikan, masa panen juga dapat berubah sehingga pasokan pangan berpotensi terganggu.
Namun, berdasarkan hasil pemantauan saat ini, Kabupaten Sumbawa belum menunjukkan pergeseran jadwal tanam yang signifikan. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator dalam memperkirakan ketersediaan pangan untuk beberapa bulan mendatang.
Pemerintah daerah, lanjut Syaikhuddin, terus memantau perkembangan kondisi pertanian dan ketersediaan pangan, untuk mengantisipasi perubahan pasokan selama musim kemarau. Pemantauan itu, juga menjadi bagian dari upaya mendeteksi lebih awal potensi gangguan terhadap ketahanan pangan masyarakat. (DS/02)
