Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, bersama jajaran pimpinan daerah melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Jakarta, Kamis (10/7/2025). Kunjungan ini bertujuan memperjuangkan kejelasan status dan skema pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Sumbawa.
Dalam rombongan tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Dr H Budi Prasetiyo, Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa, Budi Santoso, S.Sos., M.Si, Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov, dan Wakil Ketua III DPRD Sumbawa, Zulfikar Demitry, S.H., M.H.
Bupati Sumbawa menegaskan, Pemkab Sumbawa mendorong Kementerian PAN-RB untuk segera menyelesaikan berbagai kendala regulasi terkait PPPK. Baik dalam skema kerja paruh waktu, maupun penuh waktu.
“Kami ingin memastikan tenaga PPPK di Sumbawa memiliki status hukum yang jelas serta memperoleh hak dan perlindungan yang layak,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan PPPK selama ini sangat penting dalam mendukung pelayanan publik di daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu memberi perhatian lebih dalam hal pengangkatan dan penataan formasi.
Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah eksekutif. Ia menegaskan DPRD siap bersinergi untuk memperjuangkan kepentingan ASN dan pelayanan publik.
“Persoalan PPPK bukan hanya menyangkut kesejahteraan ASN, tapi juga kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala BKPSDM Sumbawa, Budi Santoso, menyoroti pentingnya percepatan regulasi pengangkatan PPPK dari pemerintah pusat. Agar pelaksanaan di daerah tidak terganggu.
“Kami berharap ada kejelasan aturan agar proses rekrutmen dan penempatan PPPK dapat berjalan optimal dan terencana,” katanya.
Kunjungan tersebut diharapkan menjadi langkah strategis untuk mempercepat penuntasan isu PPPK di Kabupaten Sumbawa dan memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat. (DS/02)
