Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA– Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mempercepat realisasi 12 program prioritas pembangunan yang menjadi bagian dari visi dan misi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Jarot–Ansori. Hingga pertengahan tahun 2026, sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif, mulai dari pembangunan infrastruktur pertanian, peningkatan investasi, penguatan sumber daya manusia, perlindungan sosial, hingga pengembangan ekonomi kerakyatan.
Perkembangan tersebut terungkap dalam laporan eksekutif yang dirilis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa, Selasa (23/6/2026). Berdasarkan laporan tersebut, total anggaran yang teridentifikasi dalam pelaksanaan program prioritas mencapai sekitar Rp125 miliar yang bersumber dari APBD dan sekitar Rp106 miliar dari APBN.
Dua belas program prioritas tersebut merupakan instrumen utama Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mewujudkan target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021–2026. Program-program tersebut diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.
Salah satu fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memperkuat ketahanan pangan melalui pembangunan infrastruktur air dan irigasi. Pada sektor pertanian, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp119 miliar untuk pembangunan dan rehabilitasi berbagai sarana pendukung penyediaan air bagi lahan pertanian.
Program tersebut mencakup pembangunan dan rehabilitasi embung pertanian senilai Rp408 juta, rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani sebesar Rp4,09 miliar, pembangunan jalan usaha tani Rp8,35 miliar, serta rehabilitasi jaringan utama irigasi Ai Jati, Lekong, Selanteh, dan Sepayung yang didukung APBN sebesar Rp16,3 miliar.
Selain itu, pemerintah juga membangun Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di 11 lokasi dengan nilai investasi Rp23,4 miliar. Pembangunan Embung Desa Sebasang di Kecamatan Moyo Hulu senilai Rp12 miliar serta peningkatan jaringan irigasi pada 52 ruas dengan anggaran Rp54,7 miliar turut menjadi bagian dari upaya memperkuat produktivitas sektor pertanian.
Pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan kapasitas fiskal guna memperluas ruang pembangunan. Hingga Juni 2026, realisasi pajak daerah tercatat mencapai Rp33,7 miliar atau 35,56 persen dari target RPJMD sebesar Rp94,7 miliar. Sementara realisasi retribusi daerah mencapai Rp47,4 miliar atau 33,11 persen dari target Rp143,3 miliar.
Peningkatan pendapatan daerah menjadi salah satu agenda penting karena akan menentukan kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Di sektor infrastruktur, tingkat kemantapan jalan kabupaten hingga Juni 2026 mencapai 54,11 persen. Angka tersebut masih berada di bawah target RPJMD yang ditetapkan sebesar 80 persen, namun menunjukkan adanya progres yang terus dilakukan pemerintah daerah melalui berbagai program pemeliharaan dan peningkatan jalan.
Data Bapperida menunjukkan bahwa 50,49 persen jalan kabupaten berada dalam kondisi baik, 3,62 persen dalam kondisi sedang, 3,72 persen mengalami kerusakan ringan, dan 42,17 persen masih dalam kondisi rusak berat.
Untuk mempercepat peningkatan kualitas jalan, pemerintah mengalokasikan anggaran pada sejumlah kegiatan strategis, di antaranya pemeliharaan rutin jalan secara swakelola sebesar Rp758 juta, peningkatan ruas jalan wilayah selatan Rp500 juta, akses Jalan TPA Utan Rp270 juta, Jalan Kabupaten SP 3 Plampang Rp270 juta, serta pemeliharaan berkala jalan sebesar Rp1,7 miliar.
Sementara itu, pengembangan sumber daya manusia terus menjadi perhatian pemerintah daerah melalui program penciptaan tenaga kerja unggul dan mandiri. Hingga pertengahan tahun ini, berbagai pelatihan keterampilan telah dilaksanakan melalui dukungan APBD maupun APBN.
Melalui APBD, pelatihan tujuh kejuruan diikuti 112 peserta. Sedangkan melalui APBN, pelatihan lima kejuruan diikuti 80 peserta. Pemerintah juga bekerja sama dengan PT Amman Mineral dan UT School untuk memberikan beasiswa teknisi alat berat kepada 20 peserta.
Secara keseluruhan, program tersebut menargetkan 192 peserta dengan dukungan anggaran sekitar Rp1,92 miliar. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten dan siap bersaing di dunia industri maupun sektor usaha lainnya.
Dalam bidang ekonomi, Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga mendorong percepatan hilirisasi dan penguatan industri lokal. Sebanyak 33 pelaku industri kecil dan menengah telah menerima bantuan dengan nilai total Rp771,35 juta.
Program tersebut bertujuan meningkatkan daya saing produk unggulan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan investasi. Hingga Juni 2026, peningkatan investasi di Kabupaten Sumbawa tercatat mencapai 10,37 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Di sektor pertanian, pemerintah tengah memproses pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Benih, Pupuk, dan Harga Gabah. Keberadaan satgas ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga komoditas pertanian sekaligus memberikan perlindungan kepada petani dari gejolak pasar.
Satgas nantinya akan bekerja secara terpadu bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Dinas Pertanian untuk memastikan distribusi benih, pupuk, serta harga hasil panen berjalan sesuai ketentuan.
Pada bidang perlindungan sosial, pemerintah terus memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Sebanyak 20 ribu pekerja rentan telah memperoleh perlindungan dengan dukungan anggaran Rp336 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).
Selain itu, sebanyak 6.662 pekerja rentan lainnya mendapatkan perlindungan melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan dukungan anggaran Rp111,9 juta.
Program sosial lainnya yang tetap berjalan adalah pemberian insentif kepada tokoh agama. Sebanyak 495 guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) menerima insentif dengan total anggaran Rp371,25 juta. Pemerintah juga memberikan insentif kepada 52 imam dan marbot masjid besar kecamatan sebesar Rp39 juta serta kepada 76 penyuluh agama Islam dengan dukungan anggaran Rp57 juta.
Untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, pemerintah menyalurkan bantuan modal usaha kepada 28 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan total anggaran Rp576,3 juta. Program tersebut diperkuat melalui berbagai kegiatan promosi dan pengembangan kewirausahaan, termasuk pemanfaatan ruang publik melalui kegiatan Car Free Day dan Car Free Night sebagai etalase produk lokal.
Sementara itu, penataan kawasan perkotaan juga terus dilakukan melalui program pengembangan Kota Pusaka dengan anggaran Rp1 miliar serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kerato sebesar Rp526,5 juta. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan sekaligus menyediakan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal akibat implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), Pemerintah Kabupaten Sumbawa tetap mampu mempertahankan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 100 persen. Bahkan, alokasi tersebut mencakup pembayaran TPP ke-13 dan ke-14 yang tetap dianggarkan dalam APBD.
Pada sektor pendidikan, Program Kartu Sumbawa Pintar (KSP) terus memberikan dukungan kepada mahasiswa asal Kabupaten Sumbawa. Hingga Juni 2026, program tersebut telah menjangkau 444 mahasiswa dengan dukungan anggaran Rp50 juta.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang lebih luas, sekaligus mendukung lahirnya generasi Sumbawa yang unggul, sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Melalui berbagai capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimistis target-target pembangunan dalam RPJMD 2021–2026 dapat terus dikejar hingga akhir periode perencanaan. Seluruh program prioritas akan terus dipacu agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menjadi fondasi menuju Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera. (DS/02)
