Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA— Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sejak tahap perencanaan anggaran dalam penutupan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendampingan Penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Senin (9/2/2026).
Menurut Wakil Bupati, perencanaan anggaran merupakan fondasi utama pembangunan daerah yang harus disusun secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Ia menekankan bahwa setiap tahapan perencanaan dapat dipantau oleh publik serta menjadi perhatian aparat pengawas, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Perencanaan anggaran harus dituntaskan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan hanya tanggung jawab internal pemerintah daerah, tetapi juga menjadi perhatian dan pemantauan KPK. Satu rupiah pun harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Wakil Bupati dalam arahannya.
Bimtek SiRUP 2026 tersebut diinisiasi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai upaya memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta lurah se-Kabupaten Sumbawa.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sumbawa selaku Ketua Pelaksana, Erma Hadi Suryani, S.T., M.M.Inov, dalam laporannya menyampaikan bahwa Bimtek telah dilaksanakan pada 2–5 Februari 2026 dan berjalan dengan lancar. Peserta kegiatan terdiri atas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Admin RUP dari 32 perangkat daerah, 24 kecamatan, 26 UPT Puskesmas, 9 bagian lingkup Setda, serta 9 kelurahan.
Ia menjelaskan, hingga penutupan kegiatan, progres penginputan Rencana Umum Pengadaan telah mencapai 73,6 persen. Oleh karena itu, pihaknya mendorong seluruh OPD untuk meningkatkan koordinasi dan komitmen agar penginputan RUP dapat segera diselesaikan secara menyeluruh.
“Kami berharap kerja sama seluruh OPD agar penginputan RUP dapat dituntaskan hingga 100 persen sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan anggaran, tetapi harus dimulai sejak proses perencanaan. Menurutnya, masyarakat kini semakin mudah memantau kinerja perangkat daerah sehingga setiap keterlambatan atau ketidaktuntasan program akan menjadi sorotan.
“Gerak dan kerja perangkat daerah saat ini sangat mudah dilihat oleh masyarakat. Karena itu, saya berpesan kepada pengguna anggaran, PPK, dan unsur perencanaan agar segera menuntaskan seluruh program kerja. Jika tidak tuntas, itu akan menjadi pertanyaan, bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi aparat pengawas,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih serius, rapi, dan bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan. Dengan perencanaan yang tertib dan transparan, Wakil Bupati optimistis pembangunan Kabupaten Sumbawa dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Dengan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel sejak awal, kita optimistis Sumbawa dapat terus bergerak menuju daerah yang unggul, maju, dan sejahtera,” pungkasnya. (DS/02)
