Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA— Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, meminta jajaran pemerintah daerah tidak menjadikan persoalan anggaran sebagai alasan untuk menunda penanganan stunting. Ia mendorong perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan langsung menyusun program dan mengeksekusinya di lapangan.
Hal itu disampaikan Wabup, saat memantau langsung pemeriksaan dan tata laksana stunting di Puskesmas Moyo Utara, belum lama ini. Dalam kegiatan tersebut, ia meminta seluruh pihak memperkuat intervensi terhadap anak yang membutuhkan penanganan, serta memperluas upaya pencegahan di tingkat keluarga dan masyarakat.
“Jangan pikirkan anggaran. Programkan dan laksanakan. Pemerintah daerah akan terus menyiapkan anggaran untuk penanganan stunting,” tegas Wabup.
Wabup memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan dan dokter spesialis yang turun langsung dalam pemeriksaan serta tata laksana stunting. Ia menilai keterlibatan dokter spesialis dapat memperkuat penanganan terhadap anak yang membutuhkan pemeriksaan dan intervensi lebih lanjut.
“Kami mengapresiasi para dokter yang hari ini bisa hadir. Terutama dokter spesialis yang turun langsung untuk menangani stunting. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa dan mudah-mudahan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Wabup, pemerintah tidak boleh berhenti pada rapat dan penyusunan rencana. Ia meminta jajarannya memperbanyak tindakan nyata dengan mendatangi langsung wilayah yang membutuhkan intervensi.
“Kurangi rapat, perbanyak eksekusi lewat tindakan nyata di lapangan. Langsung eksekusi turun ke lapangan. Kita data, kita lihat kecamatan mana yang harus didahulukan, kemudian kita lakukan penanganan bersama-sama,” katanya.
Ia menyebut Kecamatan Moyo Utara sebagai salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan stunting. Karena itu, Wabup mengajak pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tenaga kesehatan, perguruan tinggi, dan masyarakat membangun kerja bersama dalam menangani persoalan tersebut.
“Kita tangani bersama-sama, gotong royong, dikeroyok. Dengan begitu, stunting bisa kita turunkan secara signifikan dan pada akhirnya anak-anak generasi penerus Sumbawa dapat terbebas dari stunting,” tegasnya.
Wabup juga meminta pemerintah memperkuat edukasi kepada masyarakat. Ia menilai pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada pemenuhan gizi dan asupan nutrisi, tetapi juga membutuhkan perubahan pola hidup serta peningkatan pengetahuan keluarga.
Karena itu, ia mendorong edukasi berlangsung sejak sebelum pasangan menikah, masa kehamilan, hingga setelah anak lahir. Pemerintah dan tenaga kesehatan juga perlu memanfaatkan Posyandu sebagai ruang edukasi sekaligus pemantauan kesehatan masyarakat.
“Kita harus terus memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu hamil maupun sebelum pernikahan. Mulai dari Posyandu, pola hidup juga harus selalu disampaikan,” ujarnya.
Selain tenaga kesehatan, Wabup mendorong tokoh agama ikut menyampaikan edukasi mengenai pencegahan stunting. Ia menilai tokoh agama memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.
“Kita juga bisa bekerja sama dengan para ustaz untuk memberikan penerangan terkait stunting kepada masyarakat, termasuk melalui kegiatan Posyandu,” katanya.
Wabup meminta kegiatan pemeriksaan dan tata laksana stunting tidak berhenti di Moyo Utara. Ia mendorong pola intervensi serupa diterapkan di kecamatan lain, terutama wilayah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Ia juga meminta seluruh pihak terus memperkuat koordinasi agar data anak yang membutuhkan penanganan dapat teridentifikasi dengan baik. Pemerintah kemudian dapat menentukan wilayah prioritas dan mengarahkan intervensi sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kalau kita keroyok bersama-sama, saya yakin stunting bisa kita turunkan secara signifikan. Harapannya, generasi penerus Sumbawa menjadi generasi yang sehat dan menjadi generasi emas menuju 2045,” ungkapnya.
Pada kegiatan tersebut, Wabup juga menyampaikan apresiasi kepada petugas, tenaga kesehatan, dokter spesialis, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, perguruan tinggi, dan pihak lain yang terlibat dalam pemeriksaan serta tata laksana stunting.
Kegiatan tersebut melibatkan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Dinas Kesehatan, pemerintah Kecamatan Moyo Utara, UPT Puskesmas Moyo Utara, dokter spesialis anak, perwakilan keluarga berencana, kepala desa, tokoh masyarakat, serta unsur perguruan tinggi. (DS/02)
