Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa terus melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data masyarakat yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DT-SEN). Hal ini dilakukan, guna memastikan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Drs. Iwan Sofian mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat yang masuk kategori desil satu hingga empat benar-benar layak menerima bantuan pemerintah.
Menurutnya, selama ini masih ditemukan kemungkinan adanya masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima bantuan namun tercatat dalam kelompok desil rendah. Sebaliknya, ada pula masyarakat yang seharusnya masuk kategori penerima bantuan justru berada pada kelompok desil yang lebih tinggi.
“Kita akan melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat dalam DT-SEN. Jangan sampai ada masyarakat yang sebenarnya tidak layak berada di desil satu sampai empat tetapi masuk di sana. Sebaliknya, bisa juga ada yang layak menerima bantuan namun justru berada di desil enam hingga delapan,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan, proses verifikasi faktual tersebut dilaksanakan dikebut hingga menjelang Juni 2026, atau masih dalam triwulan kedua tahun ini. Pemerintah daerah berharap pelaksanaan verivali dapat berjalan tepat waktu. Sehingga pembaruan data penerima bantuan bisa segera diselesaikan.
Menurut Iwan, kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah penting, untuk meningkatkan kualitas data sosial masyarakat. Khususnya yang berkaitan dengan program perlindungan sosial dan jaminan kesehatan.
Ia menegaskan, verifikasi dan validasi dilakukan berdasarkan arahan langsung Bupati Sumbawa agar seluruh program bantuan pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
“Karena itu kita coba melakukan verifikasi faktual ini agar data yang dihasilkan benar-benar berkualitas,” katanya.
Dinas Sosial juga akan melibatkan pemerintah desa dan pihak terkait dalam proses pendataan di lapangan. Langkah itu dinilai penting, untuk memastikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat diverifikasi secara langsung dan objektif.
Dengan adanya verivali tersebut, lanjut Iwan, pemerintah daerah berharap tidak ada lagi masyarakat mampu yang tercatat sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan PBI. Sebaliknya, masyarakat kurang mampu yang selama ini belum terakomodir diharapkan bisa masuk dalam data penerima bantuan pemerintah.
Selain untuk kepentingan BPJS Kesehatan PBI, hasil verifikasi dan validasi DT-SEN juga akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program bantuan sosial lainnya di Kabupaten Sumbawa. (DS/02)
