Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terus memperkuat strategi pengendalian harga, guna menjaga stabilitas inflasi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi sistem peringatan dini serta pengawasan distribusi bahan pangan strategis.
Langkah tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi internal TPID yang dipimpin Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohammad Ansori, di Ruang Rapat Wakil Bupati Sumbawa, Rabu (4/3/2026).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah terkait, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pertanian, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Analis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Sumbawa.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohammad Ansori menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan menjaga stabilitas angka statistik, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kondisi sosial dan daya beli masyarakat.
“Pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi Kabupaten Sumbawa masih berada dalam rentang terkendali dan sejalan dengan target nasional yang ditetapkan Bank Indonesia. Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan bahwa kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan, terutama terhadap komoditas pangan yang berpotensi memicu gejolak harga.
Hasil pemantauan harian Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (KUKMIndag) menunjukkan terdapat tiga komoditas utama yang saat ini memberi tekanan terhadap inflasi, yakni cabai rawit, tomat, dan daging ayam ras.
Kenaikan harga cabai rawit dan tomat dipicu oleh fluktuasi pasokan yang dipengaruhi faktor cuaca serta kendala distribusi. Sementara itu, kenaikan harga daging ayam ras dipengaruhi oleh dinamika harga pakan serta meningkatnya permintaan di pasar.
Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kumindag mengusulkan peningkatan monitoring harga secara harian, pelaksanaan operasi pasar apabila tren kenaikan terus berlanjut, serta penguatan koordinasi dengan distributor untuk memastikan kelancaran distribusi bahan pangan.
Sementara itu, Dinas Pertanian melaporkan harga Gabah Kering Panen (GKP) saat ini berada pada kisaran Rp6.500 per kilogram, sedangkan Gabah Kering Giling (GKG) mencapai Rp8.000 per kilogram. Produksi beras daerah tercatat mengalami surplus sebesar 106,94 ton.
Kondisi tersebut dinilai cukup aman untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat dalam jangka pendek. Meski demikian, pengawasan distribusi serta penyerapan hasil panen tetap menjadi perhatian agar harga tetap stabil di tingkat petani serta tidak menimbulkan disparitas harga di pasar.
Di sisi lain, Dinas Ketahanan Pangan mencatat Harga Eceran Tertinggi (HET) daging ayam ras sebesar Rp40.000 per kilogram telah terlampaui di pasaran. Saat ini harga ayam ras berkisar antara Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram.
Sebagai bentuk intervensi pasar, pemerintah daerah terus mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di sejumlah titik. Program tersebut dinilai mampu membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau, meskipun secara statistik belum memberikan dampak signifikan terhadap angka inflasi.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga melaporkan bahwa stok ayam ras secara umum masih mencukupi. Ketersediaan daging sapi pun relatif stabil, baik dari sisi pasokan maupun harga.
Untuk komoditas telur ayam, harga telur ukuran super berada pada kisaran Rp55.000 hingga Rp60.000 per rak. Sebagian besar pasokan telur tersebut berasal dari Bali.
Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Ansori juga menyoroti adanya perbedaan harga sapi di tingkat peternak yang relatif rendah dibandingkan dengan harga daging di pasar yang tidak mengalami penurunan signifikan.
Ia meminta agar dilakukan kajian menyeluruh terhadap rantai distribusi dan margin perdagangan guna memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, baik peternak maupun konsumen.
Selain itu, pemerintah daerah juga mulai mengantisipasi potensi peningkatan kebutuhan daging ayam seiring pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Dinas Peternakan diminta menyiapkan proyeksi kebutuhan serta strategi penyediaan pasokan agar lonjakan permintaan tidak memicu kenaikan harga di pasar.
Surplus beras sebesar 106,94 ton yang dimiliki Kabupaten Sumbawa juga akan dimanfaatkan sebagai cadangan penyangga (buffer) untuk menjaga stabilitas harga apabila terjadi gejolak pasar.
Gerakan Pangan Murah ke depan juga akan diarahkan secara lebih terfokus pada wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami tekanan inflasi.
Untuk memperkuat sistem respons dini, TPID melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam telah memperbarui sistem Web SIANDINI (Sistem Informasi Pengendalian Dini Inflasi) serta mengintegrasikannya dengan SIP-BESTI yang berbasis Early Warning System (EWS).
Sistem tersebut dirancang untuk memprediksi potensi lonjakan harga komoditas hingga 30 hari sebelum gejolak harga terjadi di pasar.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan respons cepat terhadap dinamika pasar, serta menjaga komunikasi publik yang transparan guna mencegah kepanikan masyarakat terkait pergerakan harga bahan pokok. (DS/02)
