Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Pasar Utan kembali menjadi sorotan setelah terungkap tidak menghasilkan retribusi sepeser pun sejak dibangun. Kondisi ini memantik perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Dalam hal ini, pemerintah akan turun ke pasar tersebut untuk memastikan akar dari persoalannya.
Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara, Senin (8/9/2025) menegaskan pihaknya akan turun langsung ke lapangan. Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK sekaligus menggali persoalan mendasar yang membuat Pasar Utan mandek dalam kontribusi pendapatan daerah.
“Kami akan turun bersama tim, berdialog dengan pedagang, camat, dan kepala desa. Harus dipetakan persoalannya secara jelas agar ada solusi terbaik,” ujarnya.
Menurutnya, sejak Pasar Utan yang baru selesai dibangun, retribusi sama sekali tidak berjalan. Tidak ada target pendapatan yang bisa direalisasikan.
Padahal, pemerintah sebelumnya sudah mengakomodasi berbagai tuntutan masyarakat. Akses jalan menuju pasar telah dibangun, bahkan subsidi biaya transportasi pedagang maupun masyarakat sempat diberikan. Namun, pasar baru itu tetap sepi aktivitas.
Ia menerangkan, situasi ini kian pelik karena muncul aspirasi masyarakat yang menginginkan pasar lama diaktifkan kembali. Hal itu memunculkan dilema apakah pemerintah akan mempertahankan pasar baru sebagai pusat aktivitas ekonomi, atau menghidupkan kembali pasar lama.
“Hal seperti ini harus didokumentasikan dengan baik dan administratif. Keputusan nanti harus benar-benar mewakili kepentingan pedagang, pembeli, dan masyarakat selaku pemanfaat,” tegas Adi Nusantara.
Tidak hanya Pasar Utan, lanjutnya, Pemkab juga menaruh perhatian pada Pasar Alas. Menurut Adi, retribusi dari Pasar Alas jumlahnya relatif besar. Hanya saja, transparansi pengelolaan perlu ditelusuri ulang.
“Ada kerja sama antara pemerintah daerah dengan BUMDes dalam pengelolaan pasar. Detail ini yang harus kami lihat di lapangan, mulai dari pembagian hasil, jumlah pedagang, hingga mekanisme pengelolaan,” terangnya.
Adi memastikan dialog dengan masyarakat akan menjadi kunci. Pemerintah, kata dia, tidak ingin persoalan pasar terus berlarut tanpa solusi. Pemetaan menyeluruh, baik dari sisi regulasi, administrasi, maupun aspirasi pedagang, akan menjadi dasar pengambilan keputusan ke depan.
“Intinya, kita ingin pasar benar-benar berfungsi sebagai pusat perdagangan rakyat, sekaligus menopang pendapatan daerah,” pungkasnya. (DS/02)
