Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Nasib ratusan tenaga non-aparatur sipil negara (Non-ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa masih menggantung. Mereka tidak terakomodir dalam skema pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, sebagaimana yang diatur dalam kebijakan terbaru Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, menjelaskan bahwa surat edaran dari KemenPANRB telah mengklasifikasikan pegawai Non-ASN yang berhak diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Namun, tidak semua tenaga Non-ASN memenuhi kriteria tersebut.
“Ini juga kami koordinasikan dengan pemerintah provinsi. Hampir semua daerah menghadapi fenomena yang sama,” ujar Sekda kepada wartawan, Kamis (18/9/2025).
Ia mengungkapkan, Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa telah melayangkan surat resmi kepada KemenPANRB untuk meminta kejelasan status pegawai Non-ASN yang tidak lolos skema PPPK paruh waktu. Hingga saat ini, Pemda masih menunggu respon pemerintah pusat terkait pola penanganan bagi pegawai yang tidak terakomodir.
“Surat sudah kita kirim, dan sekarang kita menunggu seperti apa pola penanganannya. Apakah nanti mereka akan dirumahkan atau tetap dilanjutkan, itu masih menunggu kebijakan resmi. Kita berharap yang terbaik untuk pengelolaan kepegawaian di Sumbawa,” jelasnya.
Berdasarkan hasil pendataan sementara, jumlah Non-ASN yang tidak masuk dalam formasi PPPK paruh waktu diperkirakan mencapai sekitar 300 orang. Namun, angka ini masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui. Sambil menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat.
“Harus dipastikan dulu apakah mereka tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, atau kendalanya karena tidak hadir saat tes, atau salah memilih formasi. Semua ini akan jelas setelah ada keputusan dari KemenPANRB,” pungkasnya. (DS/02)
