Tekan Pernikahan Anak, DP2KBP3A Sasar Kelompok Berisiko Tinggi

Dinamikasumbawa.com

SUMBAWA– Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Sumbawa, memperkuat upaya pencegahan pernikahan anak. Instansi ini, mulai mengarahkan sosialisasi kepada kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami pernikahan usia dini.

Sekretaris DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa, dr. Hj. Nieta Ariyani, mengatakan pihaknya selama ini rutin melakukan sosialisasi ke sejumlah kecamatan. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan anak serta mendorong keluarga mengawasi tumbuh kembang anak.

Tim DP2KBP3A menyambangi Kecamatan Labuhan Badas pada Kamis. Selanjutnya, tim menjadwalkan sosialisasi di Kecamatan Moyo Hulu dan Moyo Hilir.

“Hari ini tim kami turun ke Kecamatan Labuhan Badas. Besok kami turun ke Moyo Hulu dan Moyo Hilir,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).

Selain sosialisasi, DP2KBP3A juga menangani pasangan di bawah umur yang mengajukan permohonan menikah. Pasangan tersebut biasanya mendatangi instansi terkait, setelah KUA meminta mereka melengkapi persyaratan administrasi pernikahan.

Salah satu persyaratan yang harus mereka penuhi, yakni hasil asesmen DP2KBP3A. Pasangan tersebut kemudian membawa hasil asesmen ke KUA untuk melengkapi berkas permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

DP2KBP3A melakukan asesmen dan konseling untuk menggali kondisi serta kesiapan pasangan. Hasil pemeriksaan tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengajuan izin menikah melalui Pengadilan Agama.

Nieta mengungkapkan, jumlah pasangan yang mengajukan pernikahan anak di Kabupaten Sumbawa menunjukkan kecenderungan menurun pada 2026.

Pada 2024, DP2KBP3A mencatat 69 pasangan yang melibatkan calon pengantin pria atau wanita di bawah usia menikah. Jumlah tersebut mencakup pasangan yang kedua calon pengantinnya masih di bawah umur.

Angka itu meningkat menjadi 80 pasangan pada 2025. Sementara pada 2026, DP2KBP3A mencatat 58 pasangan hingga 4 November.

“Memang kecenderungannya menurun kita lihat,” katanya.

Meski jumlahnya menurun, Nieta menilai pencegahan pernikahan anak membutuhkan keterlibatan lebih banyak pihak. DP2KBP3A terus membangun koordinasi dengan organisasi masyarakat, termasuk Tim Penggerak PKK, untuk memperluas jangkauan sosialisasi.

Menurutnya, upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan satu atau dua organisasi. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat harus mengambil peran untuk mengawasi anak serta memberikan pemahaman mengenai risiko pernikahan dini.

Selama ini, sosialisasi lebih banyak menyasar pelajar di sekolah dan orang tua. Nieta menilai, kelompok tersebut relatif memiliki risiko lebih rendah. Karena, mendapat pengawasan keluarga serta pendidikan yang memadai.

Karena itu, DP2KBP3A mulai merancang pendekatan yang lebih terarah kepada kelompok berisiko tinggi. Salah satu sasaran utamanya yakni pelajar yang merantau dan tinggal jauh dari pengawasan keluarga.

“Karena kurangnya pengawasan, kelompok ini kami kategorikan berisiko tinggi. Kami akan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menjangkau mereka,” jelasnya.

DP2KBP3A juga mengidentifikasi orang tua yang memiliki kesibukan pekerjaan tinggi, sehingga memiliki keterbatasan waktu mengawasi anak. Kondisi tersebut, berpotensi mengurangi komunikasi dan pendampingan terhadap anak, terutama ketika mereka memasuki usia remaja.

Nieta mengatakan, hasil asesmen terhadap pasangan yang mengajukan dispensasi nikah turut mengungkap persoalan pengawasan keluarga dan pemahaman orang tua.

“Ini yang kami katakan berisiko tinggi. Karena dalam asesmen, pasangan muda ini mengaku ada orang tuanya yang sibuk bekerja. Ada juga orang tuanya yang belum memiliki pemahaman yang luas,” ungkapnya.

Dalam proses konseling, DP2KBP3A juga menemukan pasangan yang belum mampu menjelaskan alasan konkret, mengenai kesiapan mereka membangun rumah tangga. Sebagian pasangan, hanya menyampaikan bahwa rangkaian prosesi pernikahan sudah berjalan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian DP2KBP3A, karena konseling tidak sekadar memenuhi persyaratan administrasi. Petugas juga perlu menggali pemahaman pasangan mengenai tanggung jawab, kesiapan mental, kondisi ekonomi, serta konsekuensi kehidupan rumah tangga.

Untuk memperkuat materi sosialisasi, DP2KBP3A memberikan pemahaman mengenai dampak pernikahan usia dini, baik dari aspek ekonomi maupun psikologis. Materi tersebut juga mencakup risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan stunting yang dapat berkaitan dengan kondisi kesehatan ibu dan anak.

Pada 2027, DP2KBP3A berencana memperluas sosialisasi dengan memprioritaskan kelompok berisiko tinggi. Program tersebut akan melibatkan pihak sekolah untuk menjangkau pelajar yang tinggal jauh dari keluarga maupun yang membutuhkan pendampingan lebih intensif.

Nieta menegaskan, penurunan angka pernikahan anak belum membuat pihaknya puas. DP2KBP3A masih melihat persoalan tersebut berpotensi terjadi sehingga membutuhkan pengawasan berkelanjutan, penguatan edukasi keluarga, serta keterlibatan masyarakat dalam mencegah pernikahan anak. (DS/02)

Articles You Might Like

Share This Article

Get Your Weekly Sport Dose

Subscribe to TheWhistle and recieve notifications on new sports posts