Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui Program Sekolah Tuntas 12 Tahun. Program ini menjadi salah satu strategi utama pemerintah daerah untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS), mencegah peserta didik putus sekolah, sekaligus memastikan seluruh anak memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan hingga jenjang menengah.
Program tersebut masuk dalam agenda penajaman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Dikbud Sumbawa tidak hanya berupaya memperluas akses pendidikan, tetapi juga memperkuat sistem pendataan. Agar pemerintah dapat mengetahui secara pasti, anak-anak yang belum memperoleh layanan pendidikan secara optimal.
Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa, Budi Sastrawan, S.IP., M.Si., Kamis (12/11/2026), mengatakan penanganan ATS membutuhkan langkah terukur. Mulai dari pendataan, verifikasi, hingga intervensi terhadap anak-anak yang belum bersekolah. Pemerintah daerah ingin memastikan, tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan karena berbagai faktor.
Sebagai langkah awal, Dikbud telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan. Agar, melakukan verifikasi dan validasi data ATS, melalui operator sekolah. Langkah ini bertujuan, memperbarui data sekaligus memastikan pemerintah memiliki informasi yang akurat, mengenai kondisi pendidikan di setiap wilayah.
Selain melalui satuan pendidikan, Dikbud juga menjalankan pendataan ATS BPB, yang telah menjangkau 100 desa. Pemerintah daerah akan melanjutkan pendataan tersebut pada triwulan I 2027, dengan menyasar 49 desa yang belum terjangkau.
Pendataan tersebut menjadi salah satu instrumen penting, untuk memetakan persoalan pendidikan di tingkat desa. Dengan data yang lebih lengkap, pemerintah dapat mengidentifikasi anak-anak yang tidak bersekolah, mengetahui kondisi mereka, serta menentukan bentuk penanganan, sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Budi menegaskan, upaya menuntaskan pendidikan 12 tahun tidak cukup hanya dengan mendorong anak kembali bersekolah. Pemerintah juga harus memastikan, setiap sekolah memiliki tenaga pendidik yang memadai. Agar, proses pembelajaran berjalan optimal.
Karena itu, Dikbud memasukkan redistribusi guru antarsekolah, sebagai salah satu agenda prioritas. Kebijakan tersebut bertujuan, mengatasi ketimpangan distribusi tenaga pendidik. Terutama, antara sekolah yang mengalami kekurangan guru dan sekolah yang memiliki kelebihan tenaga pendidik.
“Prinsipnya, kita di Kabupaten Sumbawa tidak boleh lagi ke depannya ada sekolah yang mengalami kekurangan guru, sementara sekolah lainnya memiliki kelebihan tenaga pendidik,” tegas Budi.
Disamping pemerataan distribusi guru, Dikbud juga mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalitas tenaga pendidik. Salah satu indikator yang menjadi perhatian, adalah peningkatan jumlah guru bersertifikat pendidik.
Dikbud menargetkan, persentase guru bersertifikat pendidik meningkat secara bertahap. Pada 2025, capaiannya mencapai 96 persen. Angka tersebut ditargetkan naik, menjadi 97 persen pada 2026 dan 98 persen pada 2027.
Peningkatan kualitas tenaga pendidik juga berjalan beriringan, dengan penguatan sarana pembelajaran berbasis teknologi. Dikbud terus mendorong digitalisasi pendidikan, untuk menciptakan proses belajar yang lebih interaktif dan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.
Hingga saat ini, sebanyak 662 papan interaktif telah diterima satuan pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Fasilitas tersebut terdiri atas 182 unit untuk jenjang PAUD, 364 unit untuk sekolah dasar (SD), dan 116 unit untuk sekolah menengah pertama (SMP).
Pada 2027, Disdikbud mengupayakan perluasan fasilitas tersebut. Agar seluruh sekolah dapat memanfaatkannya. Pemerintah daerah berharap, penggunaan teknologi pembelajaran mampu memperluas akses informasi dan meningkatkan kreativitas guru, dalam menyampaikan materi kepada peserta didik.
Sementara itu, dari sisi pembangunan infrastruktur pendidikan, jumlah sekolah penerima program revitalisasi mengalami peningkatan signifikan. Pada 2025, program tersebut menjangkau 25 sekolah. Jumlahnya meningkat menjadi 105 sekolah pada 2026, yang terdiri atas 35 SD, 21 SMP, dan 56 PAUD.
Dikbud juga terus mengupayakan penambahan jumlah penerima program revitalisasi pada tahun berikutnya. Langkah ini diarahkan, untuk memperbaiki kondisi sarana dan prasarana pendidikan. Sehingga, peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dalam lingkungan sekolah yang lebih layak.
Perhatian pemerintah daerah juga menyasar pendidikan anak usia dini. Dikbud menargetkan, tingkat partisipasi pendidikan anak usia 5 hingga 6 tahun mencapai 100 persen, pada 2026 dan 2027. Untuk mengejar target tersebut, pemerintah daerah memperkuat pengembangan PAUD Holistik Integratif.
Program ini mendorong pemenuhan kebutuhan dasar anak secara menyeluruh, melalui layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Dikbud berharap, semakin banyak anak memperoleh layanan pendidikan sejak usia dini, sebagai fondasi memasuki jenjang pendidikan dasar.
Selain memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran, Disdikbud juga mengarahkan pengembangan kurikulum, agar mampu membentuk karakter dan keterampilan peserta didik. Kurikulum diharapkan tidak hanya menekankan penguasaan materi pelajaran, tetapi juga mengembangkan kreativitas, keterampilan, serta kecakapan hidup.
Pemerintah daerah turut mendorong penguatan muatan lokal berbasis potensi dan budaya Sumbawa. Melalui pendekatan tersebut, sekolah dapat memperkenalkan kekayaan daerah kepada peserta didik. Sekaligus menanamkan kecintaan terhadap identitas dan kearifan lokal sejak dini.
Disektor kebudayaan, Dikbud mengarahkan program pelestarian pada warisan budaya, kesenian tradisional, sejarah lokal, cagar budaya, hingga pengelolaan museum. Pemerintah daerah menargetkan, cakupan pelestarian warisan budaya meningkat dari 75 persen pada 2025 menjadi 85 persen pada 2027. Sementara pelestarian kesenian tradisional, ditargetkan mencapai 45 persen.
Agenda lainnya yang masuk dalam penajaman RKPD 2027 adalah, inovasi Sekolah Hijau Lestari. Melalui program ini, Dikbud ingin membangun lingkungan sekolah yang sehat. Sekaligus menanamkan kepedulian, terhadap kelestarian lingkungan kepada peserta didik.
Program tersebut akan mendorong sekolah membiasakan perilaku hidup bersih, menjaga lingkungan, dan menerapkan pola kehidupan berkelanjutan. Sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter dan kepedulian sosial maupun lingkungan.
Budi mengatakan, seluruh agenda tersebut merupakan bagian dari sembilan program prioritas Dikbud dalam penajaman RKPD 2027. Pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Mulai dari satuan pendidikan, tenaga pendidik, orang tua, masyarakat, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak, dalam memperluas akses pendidikan. Sinergi ini perlu, untuk memperbaiki pemerataan tenaga pendidik, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta menjaga keberlangsungan kebudayaan daerah.
“Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul, sementara kebudayaan yang lestari akan memperkuat identitas dan karakter daerah,” pungkasnya. (DS/02)
