Dinamikasumbawa.com
MATARAM- Memasuki hari ketiga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya untuk menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Musrenbang yang berlangsung sejak 2 hingga 4 Juni 2025 di Ruang Rinjani Ballroom 1, Hotel Lombok Raya, Mataram, dibuka secara resmi oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal dan dihadiri langsung oleh Mendagri, Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.
Dalam sambutannya, Mendagri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program strategis nasional. Ia meminta seluruh kepala daerah menyusun perencanaan yang selaras dengan kebijakan nasional.
“Setiap kepala daerah wajib melaksanakan program strategis nasional sebagai bagian dari sinergi pembangunan pusat dan daerah,” tegas Tito.
Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi NTB yang mengalami kontraksi sebesar -1,47 persen pada triwulan I tahun 2025, akibat ketergantungan terhadap sektor pertambangan. Untuk itu, Mendagri mendorong diversifikasi ekonomi melalui sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM.
“Ketergantungan NTB pada tambang perlu dikurangi. Sektor lain harus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujarnya.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa menyatakan kesiapan penuh untuk mengintegrasikan prioritas nasional ke dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Perencanaan daerah, kata dia, akan disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat Sumbawa, termasuk isu ketimpangan wilayah, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dengan berakhirnya Musrenbang Provinsi NTB 2025, Bappeda Sumbawa membawa pulang sejumlah rekomendasi strategis yang akan menjadi acuan utama dalam menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan. (DS/03)
