Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Pemerintah Kabupaten Sumbawa, menyiapkan langkah konkret menghadirkan energi alternatif sebagai pengganti LPG 3 kilogram (elpiji subsidi), menyusul berbagai persoalan distribusi dan ketepatan sasaran penerima di lapangan. Selain melakukan penataan ulang data penerima, pemerintah daerah mulai mengkaji pemanfaatan briket cangkang kemiri, sebagai solusi jangka menengah.
Kepala Bagian Ekonomi Setda Sumbawa, Ivan Indrajaya, mengatakan kebijakan tersebut dirancang secara komprehensif. Agar tidak semata-mata bergantung pada kuota elpiji subsidi, yang kewenangannya berada pada pemerintah pusat melalui Pertamina.
“Kita tidak hanya bicara soal kuota, tetapi juga bagaimana menyiapkan energi alternatif yang realistis dan bisa dimanfaatkan masyarakat. Salah satunya melalui pemanfaatan cangkang kemiri menjadi briket,” ujar Ivan, Jumat (6/3/2026).
Menurutnya, wilayah Ropang dan Lantung memiliki potensi limbah cangkang kemiri yang cukup besar dan selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah daerah berencana memfasilitasi kerja sama dengan kalangan akademisi untuk mengolah limbah tersebut menjadi bahan bakar briket, yang dapat digunakan sebagai sumber energi rumah tangga maupun usaha mikro.
Ivan menjelaskan, pengembangan briket sebagai alternatif elpiji, tentu membutuhkan kebijakan menyeluruh. Termasuk penyediaan teknologi kompor yang sesuai, pola distribusi, hingga edukasi kepada masyarakat terkait penggunaannya.
“Artinya kebijakannya komprehensif. Kalau kita siapkan briket, berarti harus ada kompornya juga. Polanya bagaimana, distribusinya seperti apa, ini yang sedang kita kaji,” jelasnya.
Disisi lain, Pemkab Sumbawa juga tengah melakukan pembenahan data penerima elpiji 3 kilogram sebagai bagian dari solusi jangka pendek. Seluruh kepala desa diminta mendata ulang rumah tangga dan pelaku usaha mikro yang layak menerima subsidi, dengan pendekatan data sosial desil 1 sampai 4.
Selama ini, data sasaran penerima elpiji subsidi, masih mengacu pada basis data eksternal. Namun pemerintah daerah ingin memastikan ketepatan sasaran berdasarkan data riil yang dihimpun pemerintah desa.
Setelah data terkumpul, Pemkab Sumbawa akan menggelar rapat koordinasi lintas sektoral bersama Pertamina, agen, dan pangkalan untuk mencocokkan kuota dengan jumlah penerima di masing-masing desa. Ketimpangan rasio antara jumlah penduduk dan kuota elpiji akan menjadi bahan evaluasi bersama.
“Kalau ada desa yang defisit, nanti kita cari pola. Bisa saja sistem bergantian. Misalnya ada 100 kuota, tapi penerimanya 200 orang, maka minggu ini 100 orang dulu. Tapi ini tetap harus kita koordinasikan dengan Pertamina sebagai pemegang otoritas,” katanya.
Ivan menegaskan, sesuai regulasi, elpiji 3 kilogram diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. Namun pemerintah daerah ingin memastikan kembali kelompok penerima, agar subsidi benar-benar tepat sasaran.
Dengan dua pendekatan tersebut—penataan distribusi LPG subsidi dan pengembangan energi alternatif berbasis potensi lokal—Pemkab Sumbawa berharap ketahanan energi masyarakat dapat terjaga, sekaligus membuka peluang pemanfaatan sumber daya daerah secara lebih produktif dan berkelanjutan. (DS/02)
