Dinamikasumbawa.com
SUMBAWA- Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan tahun 2026. Langkah ini diwujudkan melalui keikutsertaan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetyo, dan Kepala Bappeda KabupatenSumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Nasional di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Senin (27/10/2025).
Rakor yang digelar selama empat hari, hingga 29 Oktober mendatang, merupakan agenda strategis yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri. Forum ini mempertemukan Sekda dan Kepala Bappeda dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia guna menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dengan program prioritas daerah.
Sekda Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetyo, menegaskan pentingnya forum tersebut. Untuk memastikan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal pembiayaan program strategis.
“Sinergitas dan penyelarasan program pusat-daerah membutuhkan desain pembiayaan yang kuat. Dalam forum ini, kami mengusulkan beberapa program prioritas yang belum dapat dibiayai APBD agar bisa masuk dalam skema pembiayaan pusat,” jelasnya.
Ia menambahkan, sinkronisasi ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Semoga langkah ini membawa pembangunan Sumbawa lebih akseleratif, dengan hasil yang cepat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Melalui pemahaman komprehensif terhadap seluruh materi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimistis bahwa arah pembangunan tahun 2026 akan semakin terarah, efisien, dan berdampak luas.
“Dengan penyelarasan ini, setiap program pembangunan di daerah akan sejalan dengan prioritas nasional, sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan berkelanjutan,” tegas Sekda.
Sebelum keberangkatan ke Jatinangor, tim Bappeda Kabupaten Sumbawa telah melakukan persiapan menyeluruh. Langkah itu mencakup penginputan program prioritas nasional dan penyusunan rencana kegiatan daerah untuk tahun 2026.
Staf Pemerintahan Setda Sumbawa, Adi Kusuma, S.T., M.M.Inov, menyampaikan bahwa proses persiapan dilakukan secara sistematis.
“Penginputan data dan penyusunan prioritas sudah dilakukan sejak awal. Bagian Pemerintahan Setda memfasilitasi tahap awal sebelum dilanjutkan oleh PIC Bappeda,” terangnya.
Rakor ini menghadirkan 29 materi kebijakan strategis dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian. Materi tersebut mencakup sektor-sektor penting seperti, Kebijakan Keuangan Negara (Kementerian Keuangan), Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Pengendalian Aparatur Sipil Negara dan P3K (Kemenpan-RB), Kesehatan dan Pembangunan Rumah Sakit (Kemenkes), Pendidikan Dasar hingga Tinggi (Kemendikbudristek), Pangan dan Pertanian (Kementerian Pertanian), Pembangunan Perumahan dan Infrastruktur (Kementerian PUPR), serta Koperasi, UMKM, dan Lingkungan Hidup.
Selain itu, forum juga membahas kebijakan baru dan isu hangat nasional, seperti program makan bergizi gratis, jaminan produk halal, ekonomi biru, hilirisasi pertambangan, serta skema kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam pembiayaan pembangunan. (DS/02)
